Data Pemerintah Terhubung, Meutya Hafid: Perlinsos Harus Tepat Sasaran
Meutya Hafid menyebut data pemerintah yang terhubung penting untuk memastikan perlindungan sosial tepat sasaran dan tidak ada warga yang terlewat.
Ilustrasi ibadah haji dan umrah./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA--Tenggat penyerahan sertifikat Biro Perjalanan Wisata (BPW) Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) adalah 13 Maret 2019.
"Kami sudah bersurat ke PPIU, batas akhir penyerahan sertifikat BPW adalah 13 Maret 2019," kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim di Jakarta, Jumat (8/3/2019).
Dia mengatakan akan mencabut izin operasional PPIU jika sampat tenggat waktu yang ditentukan biro umrah terkait tidak menyerahkan salinan sertifikat BPW tersebut. Menurut dia, keharusan biro umrah melakukan sertifikasi BPW merupakan amanat Peraturan Pemerintah No.52/2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.
Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Agama (PMA) No.8/2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. PMA itu mengatur PPIU yang sejatinya Biro Perjalanan Wisata diberikan waktu setahun untuk mematuhi ketentuan PP tersebut. Sebelum adanya PMA itu, izin PPIU tidak mensyaratkan adanya sertifikat BPW.
Arfi mengatakan BPW itu sendiri harus merupakan keluaran Lembaga Sertifikasi Pariwisata yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). "Sebab, ada beberapa PPIU yang melakukan sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) yang tidak terakreditasi KAN atau sudah dibekukan oleh KAN. Ini jangan sampai terjadi lagi," katanya.
Kepala Sub Direktorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PPIU Ali Zakiyudin mengatakan ketentuan soal BPW itu sudah kerap disosialisasikan sejak PMA No.8/2018 terbit. Sosialisasi dilakukan kepada PPIU, baik melalui surat edaran, pertemuan-pertemuan sosialisasi, media sosial dan saluran lainnya.
Kemenag, kata dia, juga telah menyosialisasikan soal sertifikat BPW para asosiasi dan forum silaturrahmi PPIU sehingga tidak ada alasan bagi PPIU tidak mengetahui ketentuan tersebut.
Data Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus terdapat 1.015 PPIU yang terdaftar, sementara ada 421 PPIU yang belum menyampaikan laporan sertifikasinya kepada Ditjen PHU.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : antara
Meutya Hafid menyebut data pemerintah yang terhubung penting untuk memastikan perlindungan sosial tepat sasaran dan tidak ada warga yang terlewat.
Baznas Kulonprogo telah menyalurkan 40 tangki air bersih ke 11 titik kekeringan. Sebanyak 200 tangki disiapkan selama musim kemarau.
Bareskrim mengungkap MV King Sun tiga kali menyelundupkan ketamin. Pengiriman ke Indonesia sebanyak 1.298 kg berhasil digagalkan.
KPK belum menahan Yuddy Renaldi dalam kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB karena mempertimbangkan kondisi kesehatannya.
Jadwal KRL Jogja-Solo Jumat 14 Agustus 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jadwal lengkap tiap stasiun dan tarif Rp8.000.
Karhutla Gunung Bromo di kawasan TNBTS berhasil dipadamkan. Luas area terbakar mencapai 1.120 hektare di empat kabupaten.