Terkait Penumpasan KKB di Papua, Ini Saran Komisi I DPR RI untuk Pemerintah

Harianjogja.com, JAKARTA--Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyarankan lima langkah strategis yang harus diambil pemerintah untuk menumpas gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Pertama, menurut Sekretaris Fraksi PKS DPR RI itu, pemerintah harus segera membenahi pelaksanaan otonomi khusus di Papua, agar secara nyata mampu menyejahterakan rakyat Papua. "Pemerintah harus bisa mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan di Papua," kata Sukamta di Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Kedua, lanjutnya, pemerintah perlu menguatkan peran intelijen di Papua untuk mengungkap dan memutus mata rantai organisasi separatis serta tentunya mampu menghentikan alur pasokan senjata. "Ketiga, pemerintah melalui TNI perlu melokalisasi untuk menutup dan mempersempit ruang gerakan separatis agar lebih mudah ditangani.

"Keempat, agar TNI bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal, pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Presiden [Perpres] sebagai amanat UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur keterlibatan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang [OMSP]," ujarnya.

Politikus asal DIY ini menilai, selain dikategorikan gerakan separatis, yang terjadi di Papua ini juga masuk kategori terorisme karena sudah menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, korban massal, dan menimbulkan kerusakan obyek vital.

Kelima, menurut dia, pemerintah harus menempuh jalur diplomasi, baik tingkat regional maupun internasional, karena langkah diplomasi dilakukan untuk menjamin dan memastikan bahwa tuntutan OPM untuk memisahkan diri dari NKRI tidak berdasar dan lemah. "Semoga keberhasilan resolusi konflik separatis dapat terulang dalam kasus separatisme di Papua ini," katanya.

Selain itu, Sukamta mengingatkan bahwa pemerintah sebelumnya bisa menyelesaikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan baik dan sukses, karena itu pemerintah saat ini juga tertantang untuk bisa menyelesaikan secara tuntas gerakan separatis di Papua.

Namun Sukamta menyesalkan, pendekatan yang digunakan pemerintah dalam menyelesaikan gerakan separatis OPM di Papua terkesan masih tambal sulam. "Korban akan terus berjatuhan jika persoalan separatis tidak selesai. Karena itu pemerintah harus punya langkah yang strategis dan menyeluruh untuk menyelesaikan konflik separatis ini secara tuntas," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara