TKA SD dan SMP Bakal Diubah, Mapel Baru Mulai Disiapkan
Kemendikdasmen menyiapkan perubahan TKA SD dan SMP, termasuk penyederhanaan ujian serta penambahan mapel IPA dan Bahasa Inggris.
Hanafi rais./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA--Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan, intelijen, luar negeri dan komunikasi-informatika, berencana memanggil calon presiden petahana Joko Widodo terkait istilah propaganda Rusia yang diucapkannya, beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Ahmad Hanafi Rais mengatakan, istilah propaganda Rusia berpotensi merusak hubungan bilateral Indonesia dengan negeri tirai besi itu. Karenanya, komisi luar negeri DPR ingin menggali lebih jauh mengenai penyebutan istilah tersebut.
"Ya kami mestinya memanggil presiden [atau petahana], menjelaskan kok bisa menuduh ada propaganda Rusia. Itu pasti menyakiti hubungan bilateral yang baik," ujar Hanafi di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2/2019).
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu berujar, Jokowi justru menyerang dirinya sendiri tatkala melontarkan istilah propaganda Rusia di hadapan publik. Padahal, kata Hanafi, petahana tidak memiliki kapasitas membicarakan politik Internasional.
"Petahana kurang kapasitas melihat politik global. Itu kan bahasa jalanan propaganda Rusia. Jadi saya usulkan supaya Komisi I panggil presiden," ucapnya.
Diwartakan sebelumnya, Jokowi menyebut istilah propaganda Rusia saat melakukan kunjungan di luar Ibu Kota. Namun, capres petahana nomor urut 01 itu berkata bukan berarti Negeri Tirai Besi itu ikut campur dalam kontestasi Pilpres 2019.
Ia menerangkan, istilah propaganda Rusia itu diambil dari terminologi Rand Corporation. Rand Corporation saat ini dinilai sebagai scape goat atau kambing hitam atas konflik yang ada di media sosial (medsos) Indonesia.
"Kita tidak bicara mengenai negara, bukan negara Rusia tapi terminologi dari artikel rand corporation. Sehingga ya memang tulisannya seperti itu, bahwa yang namanya semburan kebohongan, semburan dusta, semburan hoaks itu bisa mempengaruhi dan membuat ragu dan membuat ketidakpastian," kata Jokowi di Jakarta, Selasa 5 Februari 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Kemendikdasmen menyiapkan perubahan TKA SD dan SMP, termasuk penyederhanaan ujian serta penambahan mapel IPA dan Bahasa Inggris.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang DPR RI untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan RAPBN 2027
Dinkes Kota Jogja memastikan belum ada kasus hantavirus pada 2026 dan mengimbau warga waspada penularan dari tikus
KPK mengembangkan kasus korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dan menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang.
Kementerian HAM mendukung potongan aplikator ojol maksimal 8 persen demi perlindungan pekerja digital dan keadilan ekonomi platform.
Selamat pagi pembaca setia Harianjogja.com. Semoga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar dan penuh energi positif. Dari tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat.