Bupati Magelang Dorong Optimalisasi PAD Lewat PBB-P2 2026
Bupati Magelang menekankan optimalisasi PAD melalui PBB-P2 2026 guna memperkuat kemandirian fiskal dan pembangunan daerah.
Ketua Bawaslu RI Abhan membacakan Deklarasi Anti Hoax dan Launching Keluarga Anti Money Politik (KAMP) dalam kegiatan Car Free Day di Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Minggu (20/1/2019). /Harian Jogja-Nina Atmasari
Harianjogja.com, MAGELANG-- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan menghadiri Deklarasi Anti Hoax dan Tolak Politik Uang, yang diikuti sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Magelang dalam kegiatan Car Free Day (CFD) di Kota Mungkid, Minggu (20/1/2019) pagi.
Pada kesempatan itu, ia mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih yang rasional, yakni pemilih yang dapat menentukan pilihannya bukan karena politik uang, tetapi karena tanggung jawab menentukan nasib bangsa Indonesia lima tahun ke depan.
"Mencoblos bukan karena politik uang, bukan karena diiming-imingi oleh sembako, bukan karena diiming-imingi hal-hal lain yang sifatnya masuk kategori politik uang," katanya.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh hoaks, ujaran kebencian dan informasi tidak benar. Informasi yang diterima jangan ditelan mentah-mentah, tetapi dikonfirmasi, dicek kebenarannya.
Menurut Abhan, kesuksesan Pemilu 2019 menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat, bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu.
Ia menuturkan pertama memang menjadi tanggung jawab penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu, maka KPU dan Bawaslu menjaga integritasnya, harus tetap adil dan independen. Peran kedua, dari peserta pemilu itu sendiri, yaitu partai politik, para caleg, tim paslon, dan calon DPD.
"Kami berharap peserta pemilu taat dan patuh pada aturan main. Komponen ketiga adalah masyarakat atau pemilih. Pemilih inilah yang akan menentukan masa depan Indonesia lima tahun ke depan. Apakah kita akan mendapatkan pemimpin dan wakil rakyat yang baik dan amanah itu tergantung dari masyarakat, tergantung bapak ibu semua," ujarnya.
Deklarasi ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang, Bawaslu Kabupaten Magelang, Kepolisian Resor (Polres) Magelang, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Magelang dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).
Kapolres Magelang AKBP Yudianto mengajak masyarakat untuk menjaga suasana kondusif selama masa kampanye Pemilu 2019 dengan tidak melakukan hoax dan politisasi SARA. “Mari bersama kita cegah hoax dan politisasi SARA. Polisi tidak akan segan menindak pelaku hoax,” tegas Yudianto.
Sekda Kabupaten Magelang Adi Waryanto menandaskan bahwa pihaknya menyambut baik kerja sama semua pihak dalam menggelar Car Free Day (CFD) dan Deklarasi Anti Money Politics, Hoax dan Politisasi SARA ini. Disebutkan bahwa masyarakat sangat antusias sehingga rencananya program CFD akan digelar secara rutin di masa depan.
"Lewat CFD kami ingin menyediakan ruang sehat dan udara bersih bagi masyarakat untuk olah raga dan rekreasi bersama keluarga, murah dan tidak terganggu kendaraan. Ini juga ruang untuk pelaku UMKM mengenalkan produknya. Perputaran roda ekonomi kita harapkan menciptakan multiplier effect yang menguntungkan," katanya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh menambahkan program Anti Money Politics bertujuan membatasi ruang gerak pelaku money politics dan perilaku kampanye curang lainnya. Ia merencanakan merekrut 20.000 keluarga hingga pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang.
"Ini merupakan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya keluarga, dimana relawan Keluarga Anti Money Politics akan mensosialisasikan bahaya politik uang, kampanye hitam, penyebaran hoax, SARA dan pelanggaran lainnya kepada masyarakat,” kata Habib seusai deklarasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bupati Magelang menekankan optimalisasi PAD melalui PBB-P2 2026 guna memperkuat kemandirian fiskal dan pembangunan daerah.
Prabowo menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski kurs dolar dan ekonomi global bergejolak.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.