Ekonom Kritik Wacana Prabowo Soal Keinginan Menaikkan Gaji PNS

Newswire Jum'at, 18 Januari 2019 23:57 WIB

Ekonom Kritik Wacana Prabowo Soal Keinginan Menaikkan Gaji PNS

Capres-cawapres Nomor Urut 02 Prabowo (kiri)-Sandiaga Uno bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat pertama mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme./ANTARA-Sigid Kurniawan.

Harianjogja.com, JAKARTA - Wacana Calon Presiden Nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat kritikan dari ekonom. Kebijakan itu dinilai tidak perlu dilakukan. Karena banyak hal lebih penting yang bisa dilakukan ketika dirinya terpilih sebagai Presiden RI.

Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudistira mengatakan, dari pada menaikan gaji PNS lebih baik Prabowo mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk hal-hal yang lebih produktif. Seperti mendorong anggaran belanja modal dan sosial Saat ini sendiri porsi belanja modal berada di angka 28,5%. "Sedangkan belanja Konsumsi dan sosial hanya mengalami kenaikan sebesar 4,1%," ujarnya, Jumat (18/1/2019

Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan belanja pegawai yang dialokasikan Pemerintah. Saat ini saja alokasi anggaran untuk belanja pegawai berada diangka 23,5% naik sekitar 56,5% selama lima tahun terakhir. Jika terus dinaikan, belanja modal bisa semakin membebani APBN. Dan ini berpotensi membuat APBN tidak sehat bahkan defisit APBN bisa melebar.

"Padahal belanja modal adalah pos yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur. Begitu juga jika dibandingkan tren kenaikan belanja sosial hanya naik 4,1% diperiode yang sama," ucapnya.

Menurut Bhima, belanja modal sendiri sangat penting untuk membangun infrastruktur. Sehingga ke depannya bisa meningkatkan daya saing yang berujung pada peningkatan angka investasi. "Seharusnya porsi belanja modal yang terus didorong kalau ingin APBN produktif dan bisa menarik investasi serta lapangan kerja," jelasnya.

Sedangkan Anggaran sosial juga sangat penting untuk mendongkrak daya beli. Jika daya beli terus meningkat, perekonomian negara juga ikut terkerek naik. "Kalau Presiden terpilih ingin alokasikan lebih ke belanja konsumtif maka kualitas APBN akan turun, ga mampu dorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang," katanya.