Kepala BNPB Minta Maaf soal Pernyataan Karhutla Berjalan Normal
Kepala BNPB Suharyanto meminta maaf dan mengklarifikasi pernyataan soal aktivitas masyarakat tetap normal di tengah karhutla dan kabut asap.
Pelantikan ekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Letjen TNI Doni Monardo menjadi Kepala BNPB, Rabu (9/1/2019)./Ist-Okezone.com
Harianjogja.com, JAKARTA-Agar bisa melantik Letnan Jenderal TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Presiden Joko Widodo atau Jokowi sampai melakukan revisi Perpres. Pelantikan Doni berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Pelantikan Doni yang merupakan pejabat TNI aktif itu, setelah pemerintah merevisi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 terkait posisi BNPB.
Jokowi mengatakan, alasan merevisi Perpres karena perlu adanya menajemen dan kepemimpinan yang kuat dalam mengoordinasi penanganan bencana dengan pihak-pihak terkait. Mengingat kata Jokowi, Indonesia dikelilingi oleh cincin api atau ring of fire.
"Sehingga perlu sebuah manejemen yang kuat membutuhkan sebuah kepemimpinan yang kuat untuk mengkonsolidasi, mengkoordinasi baik pemda baik di pusat baik di provinsi baik TNI, Pangdam, Kodam, Korem, dan kepolisian dalam rangka segera cepat dan respon terhadap bencana yang ada," ujar Jokowi usai melantik Doni.
Menurut Jokowi, Doni pantas menjadi Kepala BNPB menggantikan Willem Rampangilei.
"Sehingga [BNPB] memerlukan leadership sebuah kepemimpinan yang kuat dan saya melihat pak Letnan Jenderal Doni orangnya," kata dia.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, kedudukan BNPB merupakan lembaga pemerintah nondepartemen yang berada langsung di bawah presiden. Namun setelah Perpres direvisi, posisi BNPB berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.
Dalam revisi perpres baru tersebut, Kepala BNPB dapat dijabat oleh pejabat TNI aktif. Jokowi menegaskan, kini kepala BNPB tidak dibawah koordinasi Presiden.
"Di bawah presiden. Tadi dilantik presiden dan setingkat menteri," tutur Jokowi.
Meski demikian, Jokowi tidak melihat Doni sebagai Jenderal aktif, namun perlu adanya manajemen yang kuat di BNPB dalam hal penanganan bencana.
"Saya tidak melihat aktif atau tidak aktif tetapi yang ingin saya melihat adalah manejemen yang kuat, tindakan yang cepat di lapangan. Nanti untuk teknis seperti itu tanyakan ke Mensetneg," tandasnya.
Untuk diketahui, pelantikan Doni berdasarkan Surat Keputusan Nomor 5/P/2019 Tentang Pengangkatan Kepala BNPB.
Doni sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sejak 14 Maret 2018. Doni merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1985, yang menduduki posisi sebagai Panglima Komando Daerah Militer lll/Siliwangi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Kepala BNPB Suharyanto meminta maaf dan mengklarifikasi pernyataan soal aktivitas masyarakat tetap normal di tengah karhutla dan kabut asap.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Guruh Soekarnoputra.
Sertifikat tanah elektronik menghubungkan data pemegang hak dengan NIK dan bidang tanah dengan nomor identifikasi elektronik.
BSU Rp600.000 Oktober 2026 belum diumumkan pemerintah. Simak syarat BSU tahun lalu dan cara cek status melalui situs resmi Kemnaker.
Rumah duka Guruh Soekarnoputra di Jakarta dipadati pelayat dan karangan bunga setelah maestro seni itu wafat pada usia 73 tahun.
Sebanyak 193 karya dari 131 seniman difabel dipamerkan dalam Suluh Sumurup Art Festival 2026 di Galeri Taman Budaya Yogyakarta (TBY).