Harga Avtur Naik, Kemenhub Sesuaikan Fuel Surcharge Pesawat
Kemenhub menyesuaikan fuel surcharge pesawat domestik mulai 13 Mei 2026 akibat kenaikan harga avtur demi menjaga operasional maskapai.
Pelantikan ekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Letjen TNI Doni Monardo menjadi Kepala BNPB, Rabu (9/1/2019)./Ist-Okezone.com
Harianjogja.com, JAKARTA-Agar bisa melantik Letnan Jenderal TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Presiden Joko Widodo atau Jokowi sampai melakukan revisi Perpres. Pelantikan Doni berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Pelantikan Doni yang merupakan pejabat TNI aktif itu, setelah pemerintah merevisi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 terkait posisi BNPB.
Jokowi mengatakan, alasan merevisi Perpres karena perlu adanya menajemen dan kepemimpinan yang kuat dalam mengoordinasi penanganan bencana dengan pihak-pihak terkait. Mengingat kata Jokowi, Indonesia dikelilingi oleh cincin api atau ring of fire.
"Sehingga perlu sebuah manejemen yang kuat membutuhkan sebuah kepemimpinan yang kuat untuk mengkonsolidasi, mengkoordinasi baik pemda baik di pusat baik di provinsi baik TNI, Pangdam, Kodam, Korem, dan kepolisian dalam rangka segera cepat dan respon terhadap bencana yang ada," ujar Jokowi usai melantik Doni.
Menurut Jokowi, Doni pantas menjadi Kepala BNPB menggantikan Willem Rampangilei.
"Sehingga [BNPB] memerlukan leadership sebuah kepemimpinan yang kuat dan saya melihat pak Letnan Jenderal Doni orangnya," kata dia.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, kedudukan BNPB merupakan lembaga pemerintah nondepartemen yang berada langsung di bawah presiden. Namun setelah Perpres direvisi, posisi BNPB berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.
Dalam revisi perpres baru tersebut, Kepala BNPB dapat dijabat oleh pejabat TNI aktif. Jokowi menegaskan, kini kepala BNPB tidak dibawah koordinasi Presiden.
"Di bawah presiden. Tadi dilantik presiden dan setingkat menteri," tutur Jokowi.
Meski demikian, Jokowi tidak melihat Doni sebagai Jenderal aktif, namun perlu adanya manajemen yang kuat di BNPB dalam hal penanganan bencana.
"Saya tidak melihat aktif atau tidak aktif tetapi yang ingin saya melihat adalah manejemen yang kuat, tindakan yang cepat di lapangan. Nanti untuk teknis seperti itu tanyakan ke Mensetneg," tandasnya.
Untuk diketahui, pelantikan Doni berdasarkan Surat Keputusan Nomor 5/P/2019 Tentang Pengangkatan Kepala BNPB.
Doni sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sejak 14 Maret 2018. Doni merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1985, yang menduduki posisi sebagai Panglima Komando Daerah Militer lll/Siliwangi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Kemenhub menyesuaikan fuel surcharge pesawat domestik mulai 13 Mei 2026 akibat kenaikan harga avtur demi menjaga operasional maskapai.
Simak jadwal Puasa Arafah 2026 lengkap dengan niat, keutamaan, dan penjelasan sunnah jelang Iduladha.
YouTube akan meluncurkan fitur deteksi wajah AI untuk kreator guna melawan deepfake dan penyalahgunaan konten digital.
Kemendagri dorong aturan larangan perang suku di Papua Pegunungan lewat Raperdasus dan Raperdasi demi menjaga keamanan.
Lonjakan penumpang KAI Daop 4 Semarang capai 220 ribu saat libur panjang Kenaikan Yesus Kristus 2026. Ini rute favoritnya.
Bahasa Inggris akan jadi pelajaran wajib SD mulai 2027. Pemerintah siapkan pelatihan guru dan strategi peningkatan mutu pendidikan.