Mendikdasmen Tegaskan Ekskul Korps Kadet Tak Wajib
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
Farhat Abbas./Antarafoto-Sigid Kurniawan
Harianjogja.com, JAKARTA- Kubu Jokowi-Ma\'ruf Amin di Pilpres 2019 berselisih pendapat soal polemik poligami yang dilontarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Farhat Abbas, calon Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga pengacara kondang, meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dikeluarkan dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pasangan calon presiden Joko Widodo atau Jokowi Maruf Amin.
Menurut Farhat, keberadaan PSI merugikan pasangan Jokowi - Maruf Amin di Pilpres 2018. PSI mempunyai posisi menolak poligami.
"Dari awal saya meminta PSI dikeluarkan dari koalisi. Karena bisa merugikan koalisi Jokowi-Maruf Amin," ujar Farhat saat menghadiri Haul Ke -9 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Konsolidasi Caleg Partai Kebangkitan Bangsa Pemilu 2019 di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (17/12/2019).
Pernyataan Farhat menanggapi pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie yang menegaskan, bakal memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif hingga aparatur sipil negara (ASN).
Farhat menilai pengaturan poligami sudah tertera di dalam di kitab suci Al Quran. Karena itu kata Farhat, boleh - boleh saja poligami asal mampu.
"Kalau poligami itu Al Qur\'an firman jadi Shadaqallahul Adzim maha benar Allah dengan segala firman-nya, jadi nggak ada yang nggak benar. Poligami itu sebenarnya keadilan sila ke lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bagi yang mampu apabila dapat izin," kata dia.
Lebih lanjut, Farhat menyebut larangan poligami untuk kader PSI sama saja merevisi UU Perkawinan jika PSI lolos di Pemilu 2019.
"Tapi kalau larangan buat kadernya sama saja menyatakan bahwa nanti kalau masuk ke parlemen merevisi UU perkawinan, kalau PSI tidak setuju berarti dia tidak menghargai pluralisme dalam beragama di Indonesia," ucap Farhat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
Presiden Prabowo merombak kabinet pada 1 Oktober 2026. Bahlil, Sugiono, Dudung, Sarmuji, hingga Listyo Sigit mendapat posisi baru.
Revisi UU LLAJ mengusulkan denda truk ODOL hingga Rp50 miliar dan memperluas pihak yang dapat dikenai sanksi.
Buruh Jogja meminta outsourcing dihapus dan pekerja kontrak dibatasi maksimal satu tahun dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
Bahlil Lahadalia siap dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Energi sekaligus tetap menjabat Menteri ESDM.
KDMP Sumbersari Sleman telah berjalan enam bulan, tetapi pengelolaan belum penuh karena menunggu verifikasi, serah terima gedung, dan regulasi.