MPR Ungkap Alasan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran Ditunda
Sidang pelantikan Wapres pengganti Gibran mundur ke 9 Desember 2026. MPR mengungkap alasan usulan penundaan dari Prabowo.
Aksi bela tauhid, Jumat (26/10/2018)./Suara.com
Harianjogja.com, JAKARTA- Ribuan orang menggelar aksi demonstrasi bela tauhid jilid II pada Jumat (2/11/2018).
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyebut Aksi Bela Tauhid tindakan yang mubazir. Percuma, massa Aksi Bela Tauhid panas-panasan.
Meski begitu, Wiranto menyatakan tetap akan membuka ruang dialog dengan demonstran yang ingin menyampaikan aspirasinya tersebut. Ia bahkan berjanji akan menemui pendemo Aksi Bela Tauhid dan mendengarkan apa saja yang menjadi tuntutan mereka.
"Saya kan katakan tadi, apakah perlu lagi? Mubazir dengan apa perlu sama, bahasanya sama. Memang kita harapkan ya sayang sekali, berpanas-panasan untuk melakukan suatu tuntutan yang sudah dilakukan," kata Wiranto di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (2/11/2018).
Wiranto menilai demonstrasi itu menuntut permintaan maaf dari pelaku pembakaran bendera, di mana sudah terjawab dengan diadilinya para pelaku.
"Dan saya sudah rapat, memang kita bisa minta kepada para pelaku untuk minta maaf, dan mereka sudah minta maaf. Tetapi bukan nggak diusut, diusut disidik oleh polisi, polisi juga mengusut, sehingga mereka menjadi tersangka menjadi tersangka tindak pidana nanti ya polisi lebih tahu, termasuk yang mana ini," ujarnya.
Permintaan maaf telah dilakukan tidak saja oleh pelaku, kata dia, bahkan organisasi induknya pun sudah menyesalkan terjadi hal seperti itu.
"Sehingga ini semangat tabayun sudah ada, semangat untuk mencari kebenaran sudah jalan. Semangat ukhuwah islamiah, wathaniyah kan sudah jalan," ucapnya.
Wiranto menyatakan siap untuk bertemu perwakilan demonstran dan membahas tuntutan mereka.
Namun, ia menegaskan bahwa aksi seperti itu tidak bisa memaksakan kehendak sebab demonstrasi sesuai aturannya merupakan salah satu tata cara untuk menyampaikan pendapat di depan umum, tatkala ada suatu komunikasi yang tidak bisa dilakukan.
"Dan demonstrasi itu nggak boleh membuat orang ketakutan, nggak boleh membuat kemudian masyarakat terganggu hak-hak mereka, nggak bisa menggangu lalu lintas, memacetkan lalu lintas, membuat orang enggak bisa beraktivitas, membuat orang takut, nggak boleh," katanya.
Wiranto mempersilakan aksi tersebut dilakukan dengan catatan tetap tertib, elegan, tidak mengundang kegaduhan ataupun kekacauan.
Wiranto juga berpesan agar seluruh pihak berempati dengan musibah yang sedang menimpa bangsa ini, mulai dari bencana alam hingga kecelakaan pesawat Lion Air baru-baru ini.
"Dalam keadaan prihatin ini hal-hal yang menyangkut permasalahan kita, kan seyogyanya kita perbincangkan dengan baik-baik sajalah," imbuhnya, berharap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Sidang pelantikan Wapres pengganti Gibran mundur ke 9 Desember 2026. MPR mengungkap alasan usulan penundaan dari Prabowo.
Pemkab Gunungkidul mulai memproses perpanjangan kontrak PPPK Penuh Waktu untuk masa kerja lima tahun. Sebanyak 900 PPPK Guru menyusul pada 2027.
Bareskrim telah memeriksa 59 saksi dalam kasus dugaan makar terhadap Prabowo. Empat di antaranya terkait perkara penyadapan ilegal.
Panen raya cabai di Trisik, Kulon Progo, menghasilkan sekitar 34 ton sehari dengan nilai transaksi Rp1,1 miliar dan harga stabil.
Indonesia dan Cina menyepakati proyek hilirisasi batu bara menjadi etanol senilai Rp32,8 triliun dalam rangkaian kerja sama investasi kedua negara.
Kementerian PU menyiapkan jalan nasional yang lebih aman bagi pemotor saat Nataru 2026/2027, termasuk perbaikan jalan dan penambahan lampu penerangan.