Ombudsman Periksa Kementerian Koperasi dan Agrinas soal Program KDKMP
Ombudsman RI mengawasi Program KDKMP melalui 10 indikator, mulai dari model bisnis, pendampingan SDM, hingga perizinan gerai koperasi.
Ilustrasi. /Antaranews-Ridwan Triatmodjo
Harianjogja.com, LAGOS-Sedikitnya 50 orang telah meninggal akibat ledakan gas di Nigeria Tenggara, kata seorang pejabat pada Sabtu larut malam (13/10/2018).
Jumlah korban jiwa dikhawatirkan bertambah. "Saat ini, ada 50 korban jiwa. Tapi kami akan memperoleh laporan menyeluruh pada Senin, ketika kami mendatangi rumah sakit," kata Evans Ugoh, Kepala Wilayah Tenggara di Lembaga Managemen Darurat Nasional, kepada kantor berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Minggu (14/10/2018) pagi.
Ugoh mengatakan ledakan terjadi pada Sabtu dini hari, ketika orang mengumpulkan bahan bakar dari pipa yang pecah, yang digunakan oleh perusahaan minyak negara untuk mengalirkan minyak mentah olahan ke depotnya di Enugu, Ibu Kota Negara Bagian Enugu.
"Pipa itu terbakar ketika mereka sedang mengumpulkan bahan bakar, sehingga terjadi ledakan kuat. Seluruh bangunan dilahap api sementara puluhan orang cedera," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Ombudsman RI mengawasi Program KDKMP melalui 10 indikator, mulai dari model bisnis, pendampingan SDM, hingga perizinan gerai koperasi.
PSS Sleman menjamu Arema FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Simak jadwal, klasemen, head to head, dan prediksi pemain.
Kementerian ESDM menetapkan 42 komoditas mineral kritis sebagai acuan tata kelola tambang dan penguatan pasokan bahan baku industri strategis.
Simak 12 tip aman membeli rumah take over KPR, mulai dari cek sertifikat, sisa cicilan, hingga prosedur resmi pengalihan kredit.
Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Anita Palupi Indahsari divonis lima tahun penjara dan denda Rp510 juta dalam kasus kekerasan serta penelantaran anak.
Sistem pendataan dan pengawasan berbasis barcode menjadi upaya mencegah bantuan diperjualbelikan, digadaikan, atau disewakan kepada pihak lain.