Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit Cs Terbongkar, Kemensetneg Diminta Bersih-Bersih
Kasus penyadapan ilegal Prabowo memicu permintaan sterilisasi lingkar Istana. Kemensetneg memastikan pemeriksaan pegawai dilakukan.
Ilustrasi pemilihan umum. /Bisnis Indonesia-Dwi Prasetya
Harianjogja.com, JAKARTA- Salah satu hukuman yang diberikan pada koruptor adalah dicabut hak politiknya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencabut hak politik terhadap 26 terpidana kasus korupsi. Hak politik puluhan terpidana yang dicabut itu ternyata dalam kurun waktu periode 2013-2017.
"Untuk perkara tahun 2018 masih dalam proses persidangan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dikonfirmasi, Selasa (18/9/2018).
Febri menyebut, 26 koruptor tersebut di antaranya menjabat sebagai ketua umum hingga pengurus partai politik. Ada juga anggota DPR dan DPRD serta kepada daerah.
"Ini yang memiliki risiko publik besar jika menjadi pemimpin politik," ujar Febri.
Karena itu, kata dia, KPK berharap pencabutan hak politik ini menjadi perhatian bersama penegak hukum dalam mengajukan tuntutan pengadilan sampai putusan. KPK ingin hukuman ini menjadi standar dan dibahas Mahkamah Agung (MA) agar menjadi pedoman bagi seluruh pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor).
"Jadi tentu saja hal tersebut akan berkontribusi mewujudkan politik yang lebih bersih dan berintegritas ke depan," tutup Febri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Kasus penyadapan ilegal Prabowo memicu permintaan sterilisasi lingkar Istana. Kemensetneg memastikan pemeriksaan pegawai dilakukan.
KPK mendalami kewenangan penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa dua Dirjen ATR/BPN dalam penyidikan dugaan korupsi.
DKI Jakarta dan DIY memaparkan strategi efisiensi anggaran, digitalisasi pembayaran, serta creative financing dalam validasi IPKD 2026.
Rencana koperasi membangun kilang minyak goreng pada 2027 dinilai berpeluang menekan harga, tetapi menghadapi risiko modal, pasokan, dan tata kelola.
Pengusaha dan ekonom menyampaikan kriteria cawapres ideal pendamping Prabowo, mulai dari stabilitas politik hingga kemampuan mengawal kebijakan ekonomi.
Kemenhut menegaskan perlindungan Badak Jawa sebagai prioritas konservasi nasional setelah kelahiran anak badak kelima dari induk Desy.