Ombudsman Periksa Kementerian Koperasi dan Agrinas soal Program KDKMP
Ombudsman RI mengawasi Program KDKMP melalui 10 indikator, mulai dari model bisnis, pendampingan SDM, hingga perizinan gerai koperasi.
Komisi Pemilihan Umum/JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menyelesaikan verifikasi administrasi calon anggota legislatif DPR RI pada Sabtu (21/7/2018) malam hari ini.
"Kami selesaikan hari ini, dan akan segera dikirimkan kepada partai politik," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Sabtu.
Arief mengatakan hingga Sabtu petang, KPU RI sudah menyelesaikan verifikasi berkas caleg dari 10 partai politik peserta pemilu. Sisanya, menurut dia, sedang diteliti dan hanya tersisa sejumlah dapil, sehingga dapat diselesaikan malam nanti.
Adapun verifikasi yang dilakukan mencakup antara lain, kesesuaian nama caleg dan dapil, keterangan kesehatan, SKCK, hingga keterangan tidak pernah menjalani hukuman sebagai narapidana korupsi, narkoba dan kekerasan anak. Berdasarkan tahapan yang diatur dalam PKPU, setelah KPU melakukan verifikasi administrasi, hasil verifikasinya akan langsung diberikan KPU kepada partai politik.
Selanjutnya, KPU akan memberikan waktu bagi partai politik untuk melakukan perbaikan, jika diperlukan, hingga 31 Juli 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Ombudsman RI mengawasi Program KDKMP melalui 10 indikator, mulai dari model bisnis, pendampingan SDM, hingga perizinan gerai koperasi.
PSS Sleman menjamu Arema FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Simak jadwal, klasemen, head to head, dan prediksi pemain.
Kementerian ESDM menetapkan 42 komoditas mineral kritis sebagai acuan tata kelola tambang dan penguatan pasokan bahan baku industri strategis.
Simak 12 tip aman membeli rumah take over KPR, mulai dari cek sertifikat, sisa cicilan, hingga prosedur resmi pengalihan kredit.
Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Anita Palupi Indahsari divonis lima tahun penjara dan denda Rp510 juta dalam kasus kekerasan serta penelantaran anak.
Sistem pendataan dan pengawasan berbasis barcode menjadi upaya mencegah bantuan diperjualbelikan, digadaikan, atau disewakan kepada pihak lain.