Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Langgar Putusan MK dan Berpotensi Korupsi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
Foto pada 31 Maret 2015 - warga membuka salah satu website yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor:149/K.BNPT/3/2015 tentang situs/website radikal/Antara
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah telah menganggarkan dana ratusan miliar rupiah untuk menanggulangi terorisme hanya untuk satu lembaga saja.
Badan Nasional Penanggulangan Teroris yang memiliki anggaran untuk program deradikalisasi sebesar Rp169 miliar dinilai masih belum dapat memberangus para teroris dari berbagai kelompok di Indonesia.
Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengungkapkan BNPT mendapatkan kucuran dana APBN sebesar Rp505,5 miliar tahun ini. Menurutnya, dari anggaran tersebut sebesar Rp169 miliar telah dialokasikan untuk program deradikalisasi dan sebesar Rp122 miliar juga dialokasikan untuk penanggulangan bidang penindakan teroris.
"Kalau dilihat dari peta anggaran dan program ini, memang kurang efektif bisa dilihat dari adanya tumpang tindih antara BNPT dengan Polri, jadi kurang maksimal," tuturnya kepada Bisnis, Senin (21/5/2018).
Menurutnya, BNPT harus membuat langkah strategis untuk menangani berbagai perkara teroris itu seperti terjun ke sejumlah wilayah yang belum ditangani Polri, mengingat dana BNPT untuk menangani teroris cukup besar. Dia menjelaskan BNPT bisa menggandeng sejumlah universitas negeri dan swasta guna melakukan edukasi kepada mahasiswa yang sudah terkena virus radikalisme.
"BNPT juga harus menggandeng NU serta Muhammadiyah untuk menjalankan program deradikalisasi ke masyarakat dan sejumlah pondok pesantren," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis Indonesia
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
Prabowo menargetkan 30 ribu Kopdes Merah Putih beroperasi pada Juli 2026 untuk memperkuat ekonomi desa di seluruh Indonesia.
Prabowo siapkan satgas deregulasi untuk memangkas izin usaha yang dinilai terlalu lama demi memperkuat investasi di Indonesia.
BKPM menilai surat Kadin China di Indonesia sebagai masukan positif terkait tantangan iklim investasi dan hilirisasi di Indonesia.
Polisi memastikan kasus yang dikira klitih di Pengasih Kulonprogo ternyata duel remaja akibat masalah pribadi yang diduga terkait asmara.
Presiden Prabowo menyebut masih ada ribuan triliun kekayaan negara yang harus diselamatkan dari praktik pencurian aset nasional.