Pasukan AS Ngotot Bertahan di Korsel bahkan Jika Perjanjian Damai Dua Korea Ditandatangani

Harianjogja.com, JOGJA—Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan pasukan AS akan tetap berada di semenanjung bahkan jika perjanjian damai dengan Korea Utara tercapai. Kehadiran militer AS di Korsel, kata dia, tidak ada hubungannya dengan penandatanganan perjanjian perdamaian.

“Pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan adalah persoalan aliansi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Ini tidak ada hubungannya dengan penandatanganan perjanjian damai, ”kata juru bicara Moon, Kim Eui-kyeom dalam konferensi pers, Rabu (2/5/2018) seperti disitat oleh Russia Today.

Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan terhadap artikel majalah Foreign Affairs yang ditulis oleh penasihat presiden, Moon Cung-in. Dalam majalah itu, ia menyatakan bahwa akan "sulit untuk membenarkan [pasukan AS] terus hadir di Korea Selatan," jika perdamaian dilakukan dengan [Korea] Utara. Juru bicara itu memperingatkan penasihat "untuk tidak menimbulkan kebingungan lagi" dengan membuat komentar seperti itu.

Polemik tentang keberadaan militer AS di Korsel mencuat setelah adanya pertemuan bersejarah antara Moon dan Pemimpin Tertinggi Korut, Kim Jong-un pada Jumat lalu.

Pertemuan itu menghasilkan dua penandatanganan perjanjian yang mendukung "denuklirisasi lengkap" di semenanjung Korea. KTT ini menandai pertama kalinya dalam 11 tahun, para pemimpin dua Korea yang selama ini berpisah, dan pertama kalinya pemimpin Korea Utara memasuki teritori Korea Selatan sejak 1953.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in (kanan) dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berjabat tangan di Panmunjom di dalam zona demiliterisasi yang memisahkan kedua Korea, 27 April 2018. (Reuters-Korea Summit Press Pool)

Korea Utara sebelumnya mengisyaratkan kesanggupan untuk melakukan denuklirisasi pada pertemuan antara Kim dan Presiden China Xi Jinping bulan lalu. Dalam pertemuan itu, Korut mengatakan membutuhkan "jaminan keamanan," demikian laporan oleh surat kabar Jepang Yomiuri Shimbun. Jaminan tersirat yang diminta Kim Jong-Un masih belum jelas. Korut dilaporkan mengajukan permintaan penarikan pasukan AS untuk jangka panjang.

Namun AS menegaskan niatnya untuk membuat Korea Utara tetap menjalankan denuklirisasi tanpa membuat kesepakatan apa pun terkait dengan kehadiran militernya di Korsel.

Direktur CIA dan Menteri Luar Negeri AS yang baru saja diangkat, Mike Pompeo, menjelaskan "tujuan" Pemerintah Trump terkait dengan Korea Utara adalah melakukan denuklirisasi total, terverifikasi dan tidak dapat ditarik kembali. Demikian Pompeo menyatakan dalam sebuah wawancara dengan ABC News.

Dalam wawancara terpisah dengan Fox News, Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton menyatakan perjanjian pada 2003 untuk menghapuskan program senjata pemusnah massal di Libya dapat dijadikan model acuan dalam negosiasi Korea Utara.

“Kami sangat ingat model Libya dari 2003, 2004. Jelas ada perbedaan. Program Libya jauh lebih kecil, tapi seperti itulah pada dasarnya perjanjian yang kami buat, ”kata Bolton.

Mantan Presiden Libya Muammar Gaddafi setuju membongkar program nuklir di negaranya sebagai ganti pencabutan sanksi yang dijatuhkan Barat terhadap negaranya. Namun pada 2011, ia dibunuh oleh pemboman dalam aksi militer yang dipimpin NATO di negara itu. AKsi militer itu menyebabkan perang saudara dan munculnya kelompok-kelompok terorisme mengatasnamakan Islam meningkat di wilayah tersebut yang kemudian meluas ke Timur Tengah.

Pada KTT Korea yang bersejarah, Kim dan Moon sepakat menyambungkan saluran telepon langsung di antara kantor-kantor eksekutif mereka. Dengan jaringan langsung itu, mereka akan "mengadakan diskusi lebih sering dan terus terang tentang isu-isu penting bagi bangsa Korea.

Presiden Moon juga akan mengunjungi Pyongyang musim gugur ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : RT