KPK VS POLRI : Konflik Ganggu Stabilitas Ekonomi Nasional

KPK VS POLRI, gaduh antar lembaga penegak hukum KPK dan Polri mengancam stabilitas perekonomian nasional. Target-target APBN Perubahan Tahun 2015 yang diajukan pemerintahan Jokowi-JK terancam tidak terpenuhi karena terganggunya stabilitas politik dan hukum yang menjadi prasyarat produktivitas pembangunan ekonomi dalam negeri.

Harianjogja.com, BANTUL –Pengamat politik dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Hestu Cipto Handoyo mengatakan perseturuan dua lembaga penegak hukum berdampak luas terhadap sektor ekonomi. Jika tidak segera teratasi kepastian hukum dan keadilan dikhawatirkan mengakibatkan dunia usaha juga mengalami kendala.

“Hukum dalam teori sibernatika dari Talcott Parsons adalah hasil integrasi dari sub-sub sistem yg ada di masyarakat. Jika hukumnya saja tidak pasti sub-sub sistem lainnya termasuk sistem ekonomi a kan terganggu,” Hestu kepada Harianjogja.com, Minggu (25/1/2015).

Heru menambahkan perseturuan KPK Vs Polri sejatinya perseteruan kewenangan dua lembaga dalam proses penegakan hukum terkait dengan kasus-kasus korupsi.
Menurut dia, harus diakui kedua lembaga ini sampai sekarang belum menemukan mekanisme yang elegan untuk saling bersinergi dalam pemberantasan korupsi.

Ia menilai ketidaksinergisan antara ke dua lembaga KPK dan Polri ini, depan harus mulai dipikirkan pemerintah Jokowi-JK untuk digagas adanya Lembaga Rekonsiliasi
atau sejenisnya untuk menjembatani konflik kewenangan antara Polri Vs KPK. Lembaga rekonsiliasi nanti hendaknya diatur dengan Undang-Undang dan tidak sekadar
tunjukan presiden seperti Tim 8 yang pernah dibentuk pemerintahan SBY ketika menyikpai kasus "Cicak Vs Buaya jilid I". Terlebih, keberadaan KPK adhoc yang harus
sinergis dengan aparat penegak hukum benar-benar bisa "sembuh dari sakit" dan mampu membersihkan diri sendiri dari perilaku korup.

Direktur Eksekutif Institute of Public Policy and Economic Studies (INSPECT) Ahmad Ma’ruf mengatakan pemerintah melalui APBN Perubahan 2015 mematok asumsi makro yang moderat kondisi ini mengundang pesimistis akan diraih sebagaimana tertera pada APBN 2015. Lebih lanjut Ahmad menjabarkan, kebijakan dan target pemerintah inflasi lima persen, kurs rupiah Rp12.200 per USD, tingkat suku bunga SPN tiga bulan sebesar 6,2 persen dan tercapainya pertumbuhan ekonomi 5,8 persen. Jika pemerintah tidak mampu meredam perseturuan terjadi kepentingan yang lebih luas justru akan dikorbankan.

“Jangan korbankan pembangunan ekonomi hanya karena ada konflik antar lembaga yang justru kontraproduktif. Bagaimanapun, konsentrasi Presiden Jokowi akan terganggu dengan adanya konflik yang tidak hanya bernuansa hukum tapi juga politis ini,” tambahnya.

Ia menambahkan, perseturuan KPK-Polri memakan energi besar pemerintah. Padahal, Ahmad menilai pada triwulan pertama ini pembangunan ekonomi membutuhkan konsentrasi untuk sprint untuk memacu ekonomi nasional. Direktur lembaga independen mendedikasikan pada kajian kebijakan publik dan ekonomi menilai presiden dan para mentri bisa terjebak menjadi tidak fokus mengelola ekonomi nasional. Salahsatu contoh kelengahan publik dan pemerintah pada suasana gaduh KPK-Polri kontrak karya tambang menjadi terabaikan seperti perpanjangan kontrak PT Freeport di Papua.

“Padahal, ini lebih strategis untuk diamati bersama,” tambahnya. Dosen UMY ini berharap momentum panas segera diatasi dengan mencitakan kelembagaan penegakan hokum, kepolisian, kejaksaan, KPK, dan MA yang bersih dan steril dari penjahat publik. Menurut dia, presiden sebagai kepala Negara perlu menata ulang agar kepemimpinan lembaga-lembaga penegak hukum untuk tidak dikelola oleh person “bersumbu pendek” yang mudah konflik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.