DPR Minta Kapolri Buka Fakta Penyadapan Ilegal Listyo Sigit terhadap Prabowo
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
http://images.harianjogja.com/2013/02/anas3.jpg" alt="" width="259" height="194" />JAKARTA--Sekjen Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (KAHMI), Soebandrio mengatakan pihaknya akan bersikap netral dalam politik dan tidak mencampuri persoalan internal dimana alumni Cipayung berada di Partai Demokrat .
“Di internal KAHMI tidak ada masalah dengan semua kader. Tapi, kalau ada masalah di luar seperti menyangkut Ketum Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum maka KAHMI menyerahkan ke Demokrat,” ujarnya ketika dimintai komentarnya, JUmat (8/2/2013) terkait menguatnya tensi politik di tubuh Partai Demokrat akhir-akhir ini.
Sebagian kader partai mendesak Anas mundur sementara sebagian lainnya mempertahankan kepemimpinan mantan Ketua umum PB HMI tersebut.
Menurutnya, KAHMI tidak bisa mendesak Anas mundur, dan atau meminta bertahan sebagai pimpinan partai. Untuk itu KAHMI akan menyerahkan persoalan tersebut secara alamiah ke Partai Demokrat melalui mekanisme organisasi yang ada.
Hal terpenting, ujar Soebandrio, KAHMI tetap mendukung langkah-langkah konstitusional dalam setiap organisasi politik. Kalau misalnya Anas dipilih melalui Kongres Demokrat, ujarnya, maka proses pemakzulannya mesti secara konstitusional, kecuali dia mundur.
“KAHMI tak terbebani dengan masalah itu, dan itu sudah menjadi tanggung jawab Anas sendiri. KAHMI tak ikut campur,” ujarnya.
Sementara alumni Cipayung dari alumni Persatuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia (PMKRI), Hermawi Taslim menegaskan kerpihatinannya terhadap kepemimpinan bangsa ini khususnya dalam penagakan hukum. Menurutnya, persoalan bangsa saat ini justru soal kepemimpinan nasional yang tiadak tegas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Komisi III DPR menyerap masukan pakar hukum, akademisi, dan masyarakat untuk menyusun RUU Penyadapan yang mengatur kewenangan serta perlindungan privasi.
Indonesia dan Singapura mendukung rencana cadangan minyak bersama ASEAN dengan skema penyimpanan regional dan sistem tiket.
Kementerian PKP memperluas Gentengisasi ke Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan pasokan ratusan ribu genteng dari perajin lokal.
Indonesia siap membantu ASEAN dan PBB meningkatkan kapasitas penjaga perdamaian melalui Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian.
Bappenas memperkirakan kebutuhan pendanaan iklim Indonesia mencapai US$472,6 miliar pada 2031-2035 dan mendorong penguatan proyek siap investasi.