12 Provinsi Umumkan Kenaikan UMP 2027, Ini Daftarnya

Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi Sabtu, 21 November 2026 07:37 WIB
12 Provinsi Umumkan Kenaikan UMP 2027, Ini Daftarnya

Foto ilustrasi upah minimum, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.

Harianjogja.com, JAKARTA—Sebanyak 12 provinsi telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2027 menjelang batas akhir penetapan pada Sabtu (21/11/2026). Besaran upah minimum yang ditetapkan masing-masing daerah bervariasi, mulai dari Rp2,6 juta hingga lebih dari Rp6 juta per bulan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya menyatakan seluruh gubernur di 38 provinsi wajib menetapkan UMP 2027 paling lambat pada 21 November 2026. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan tenggat penetapan UMP tersebut pada Senin (16/11/2026). “Batas penetapan upah minimum provinsi sebagaimana tahun lalu, PP No. 49/2025, pada 21 November 2026,” kata Yassierli.

Selain UMP, pemerintah daerah juga memiliki tenggat untuk menetapkan upah minimum sektoral dan upah minimum kabupaten/kota. Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dilakukan paling lambat lima hari setelah UMP ditetapkan.

Sementara itu, gubernur yang akan menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki batas waktu hingga 25 November 2026. “Dan lima hari sesudahnya adalah batas penetapan Upah Minimum Sektoral Kota dan Kabupaten \\[UMSK\\],” ujarnya.

Aturan penghitungan UMP 2027

Untuk memberikan pedoman penghitungan upah minimum 2027, Kemnaker telah menerbitkan surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

Pedoman tersebut mengatur penetapan upah minimum dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," ujar Yassierli.

Dia menjelaskan provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki upah minimum 2026 menggunakan formula penyesuaian untuk menghitung upah minimum 2027. Formula tersebut diatur dalam PP No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.

Penghitungan dilakukan dengan memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α). Hasilnya menjadi dasar untuk menentukan penyesuaian terhadap upah minimum tahun berjalan.

Nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 sampai dengan 1. Penentuan besarannya mempertimbangkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan," jelasnya.

Penentuan nilai alfa untuk penghitungan UMP dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Sementara itu, penghitungan UMK mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Pemerintah juga menggunakan data KHL 2026 sebagai salah satu dasar penghitungan upah minimum 2027. Data tersebut mencakup KHL tingkat provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK.

Data KHL 2026 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung menggunakan metodologi akademis. Penggunaannya ditujukan agar penetapan upah minimum turut memperhitungkan kebutuhan riil pekerja dan keluarganya.

Dalam pedoman tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan UMSP. Adapun penetapan UMK dan UMSK dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu.

Besaran UMP, UMSP, UMK, dan UMSK 2027 yang telah ditetapkan nantinya berlaku serentak di seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2027.

Daftar 12 provinsi yang mengumumkan kenaikan UMP 2027

Berikut daftar 12 provinsi yang telah mengumumkan kenaikan UMP 2027 beserta besaran upah dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya.

1. DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 tentang UMP 2027. Upah minimum ditetapkan sebesar Rp6.136.941 atau naik 7,1% dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

2. Banten

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.372.828,70. Angka tersebut naik 8,77% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.100.881.

3. Sumatra Selatan

UMP Sumatra Selatan 2027 ditetapkan sebesar Rp4,21 juta. Nilai tersebut naik Rp267.096 atau 6,77% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar RpRp3.94 juta.

4. Sumatra Utara

Pemprov Sumatra Utara menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.410.000 per bulan. Besaran tersebut naik 5,61% atau setara Rp181.029 dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.228.971.

5. Riau

UMP Riau 2027 ditetapkan sebesar Rp4.031.142. Nilai tersebut meningkat 6,63% atau Rp250.646 dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.780.496.

6. Kepulauan Riau

Pemprov Kepulauan Riau menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.229.356. Angka tersebut naik Rp349.836 atau 9,02% dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.879.520.

7. Lampung

UMP Lampung 2027 mengalami kenaikan 7,79% menjadi Rp3.285.152,48. Pada 2026, UMP provinsi tersebut tercatat sebesar Rp3.047.734.

8. Bali

UMP Bali 2027 naik 42,15% menjadi Rp4.559.287. Kenaikannya disebut sebesar Rp1.351.828,00 per bulan dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.207.459.

9. Nusa Tenggara Timur (NTT)

Pemprov NTT menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.602.441. Nilai tersebut naik 5,97% dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp2.455.498.

10. Kalimantan Utara

UMP Kalimantan Utara 2027 ditetapkan sebesar Rp4.027.901. Besaran tersebut meningkat dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.775.243.

11. Kalimantan Timur

UMP Kalimantan Timur 2027 ditetapkan sebesar Rp4.046.360. Angka tersebut naik dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.762.431.

12. Sulawesi Utara

Pemprov Sulawesi Utara menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.323.465. Nilai tersebut naik Rp320.835 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp4.002.630.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online

Artikel Penulis