JK Kritik Demokrasi Liberal, Jabatan Publik Tak Cukup Bermodal Popularitas

Harianjogja.com, DEKALB—Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menyoroti tantangan demokrasi Indonesia setelah reformasi, terutama kecenderungan popularitas dan kemampuan finansial memengaruhi perebutan jabatan publik. Menurut dia, keterbukaan kompetisi politik perlu diimbangi kapasitas, pengalaman, dan kualitas kepemimpinan agar demokrasi menghasilkan pemerintahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan JK dalam kuliah umum di Northern Illinois University (NIU), DeKalb, Illinois, Amerika Serikat, Selasa (13/10/2026), pukul 12.00–13.45 waktu setempat. Kuliah bertajuk Power Closer to the People: The Impact and Consequences of Regional Autonomy in Indonesia itu diikuti 65 mahasiswa program magister (S-2) dari berbagai negara.

Dalam kuliah tersebut, JK membahas perjalanan otonomi daerah di Indonesia, mulai dari sistem pemerintahan yang sentralistik sebelum reformasi hingga tantangan demokrasi setelah kewenangan pemerintahan lebih banyak diberikan kepada daerah.

JK Soroti Perubahan Sistem Pemerintahan Setelah Reformasi

JK menjelaskan sebelum era reformasi, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang sangat sentralistik. Berbagai keputusan penting ditentukan pemerintah pusat di Jakarta, sedangkan pemerintah daerah memiliki ruang terbatas untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan potensi wilayahnya.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah cenderung menunggu petunjuk dan perintah dari pusat. Ketimpangan kewenangan itu turut menjadi bagian dari persoalan yang memicu protes di sejumlah daerah, termasuk tuntutan agar daerah memperoleh pengakuan dan kewenangan yang lebih besar.

“Sebelum reformasi, Indonesia adalah negara yang sangat sentralistik. Hampir semua keputusan ditentukan dari Jakarta, sementara daerah tidak memiliki cukup ruang untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan potensinya sendiri. Akibatnya, daerah hanya menunggu petunjuk dan perintah dari pemerintah pusat. Hal ini membuat daerah protes dan menuntut kewenangan lebih besar” ujar Jusuf Kalla.

Menurut JK, salah satu hasil penting reformasi adalah pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah. Kebijakan tersebut diharapkan memungkinkan daerah mengambil keputusan secara lebih leluasa, mengembangkan potensi lokal, serta merespons kebutuhan masyarakat sesuai kondisi masing-masing wilayah.

Namun, desentralisasi kewenangan juga perlu diikuti kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan menjadi bagian penting agar kewenangan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Popularitas dan Uang Dinilai Memengaruhi Kompetisi Politik

Selain membahas otonomi daerah, JK mengkritik praktik demokrasi liberal setelah reformasi. Menurut dia, terbukanya persaingan politik mendorong banyak orang berlomba menduduki jabatan publik, mulai dari bupati, wali kota, dan gubernur hingga anggota legislatif, tanpa selalu diimbangi pengalaman serta kapasitas yang memadai.

Ia menyoroti proses pemilihan yang dinilai dapat lebih mengutamakan popularitas dan kemampuan finansial daripada kompetensi serta kualitas kepemimpinan. Dalam situasi tersebut, kandidat yang agresif mempromosikan diri atau memiliki kemampuan membagikan uang berpotensi mendapatkan keuntungan dalam persaingan elektoral.

JK juga menghubungkan persoalan tersebut dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut pandangannya, keterbatasan pendidikan serta tekanan ekonomi dapat membuat sebagian pemilih lebih rentan terhadap politik uang dan kesulitan mempertimbangkan pilihan secara matang.

"Demokrasi liberal pasca-reformasi membuka kompetisi politik, tetapi tidak selalu diimbangi pengalaman dan kapasitas yang memadai. Dalam proses pemilihan, popularitas dan kemampuan finansial cenderung lebih menentukan dibandingkan kompetensi dan kualitas kepemimpinan. Akibatnya, kandidat yang paling agresif mempromosikan diri atau membagikan uang berpotensi meraih keuntungan elektoral." Tegas JK.

Bagi JK, tantangan demokrasi tidak berhenti pada pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin. Proses politik juga perlu menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, serta kemampuan menjalankan pemerintahan.

Dengan demikian, keterbukaan kompetisi politik perlu berjalan seiring dengan upaya memastikan kualitas kepemimpinan. Hal ini menjadi salah satu persoalan yang disoroti JK ketika membahas perkembangan demokrasi Indonesia di hadapan mahasiswa internasional.

JK Kembali Bahas Perubahan Politik Indonesia di NIU

Rangkaian Vice President Kalla Lecture Series di NIU dijadwalkan berlanjut pada Kamis (15/10/2026), siang waktu setempat. Dalam agenda berikutnya, JK akan menyampaikan kuliah umum bertajuk Indonesia at a Crossroads: What’s Changing in Its Politics—and Why? atau Indonesia di Persimpangan Jalan: Apa yang Berubah dalam Politik Indonesia dan Mengapa?

Kuliah tersebut akan membahas perubahan politik Indonesia beserta faktor-faktor yang memengaruhi arah perkembangannya. Tema ini melanjutkan pembahasan mengenai otonomi daerah dan demokrasi dengan menempatkan tantangan politik Indonesia dalam konteks yang lebih luas.

Melalui rangkaian kuliah tersebut, pengalaman Indonesia setelah reformasi menjadi bahan diskusi akademik bagi mahasiswa internasional. Pembahasan mencakup hubungan antara desentralisasi, kualitas demokrasi, kapasitas kepemimpinan, dan tata kelola pemerintahan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com