Kemensos Uji Coba Perlinsos Digital hingga Akhir 2026

Harianjogja.com, PADANG—Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menguji coba penggunaan perlindungan sosial (Perlinsos) digital di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Kalimantan. Sistem tersebut disiapkan untuk mendukung pemutakhiran data penerima bantuan sosial.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan masyarakat yang sudah memahami penggunaan layanan digital nantinya dapat mengisi data secara mandiri melalui sistem Perlinsos. Data yang masuk kemudian akan diperiksa oleh Kemensos.

“Jadi bagi yang paham dalam penggunaan digital, nanti bisa diisi sendiri data-datanya, kemudian Kemensos akan mengecek data-data yang masuk itu,” katanya saat berkunjung ke Sekolah Rakyat di Padang, Rabu (7/10/2026).

Gus Ipul menjelaskan penggunaan Perlinsos digital saat ini masih dalam tahap uji coba yang telah dimulai di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Kemensos menargetkan masa uji coba tersebut selesai hingga akhir 2026 dan dilanjutkan dengan evaluasi.

Setelah evaluasi, pada 2027 seluruh daerah di Indonesia ditargetkan sudah dapat mengakses Perlinsos digital.

Kemensos petakan daerah blank spot

Gus Ipul mengatakan penggunaan Perlinsos membutuhkan dukungan jaringan internet. Karena itu, Kemensos akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memetakan daerah yang masih mengalami blank spot area.

Pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar bagi Kemensos untuk membangun komunikasi dengan penyedia jasa internet. Pemerintah ingin daerah yang masih terkendala jaringan internet mendapatkan solusi yang dapat mendukung pelaksanaan Perlinsos.

“Kami akan dorong terus ya, dan kami akan kerjasama dengan bupati dan wali kota untuk supaya memberikan dukungan pengadaan internet atau bisa kerjasama dengan Telkom atau kerjasama dengan dunia usaha untuk bisa menghadirkan internet,” ujarnya.

Pendamping PKH bantu masyarakat

Selain persoalan jaringan, Kemensos juga menyiapkan pendampingan bagi masyarakat yang masih kesulitan mengoperasikan layanan digital. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) nantinya ditugaskan membantu masyarakat mengisi data dalam sistem Perlinsos.

Kemensos juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat sebagai relawan yang memiliki kemampuan mendampingi warga dalam mengisi data yang tersedia di sistem tersebut.

“Kami butuh relawan-relawan untuk membantu masyarakat masuk ke dalam sistem layanan digital. Jadi kini yang kami lakukan sedang bertransformasi dari data yang ada di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dapat menjadi data tunggal yang dikelola oleh BPS kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” jelasnya.

Menurut Gus Ipul, Perlinsos digital merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui sistem tersebut, masyarakat diberi kesempatan memberikan koreksi atau sanggahan apabila menemukan data yang dinilai kurang tepat.

Dengan data yang lebih valid, pemerintah diharapkan dapat menyalurkan bantuan sosial kepada penerima yang lebih tepat sasaran. Data dalam Perlinsos nantinya juga dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sehingga warga dapat ikut berpartisipasi dan melakukan koreksi.

“Supaya data kita makin akurat dan sesuai dengan kenyataan, nah dari banyak langkah salah satunya sekarang adalah digitalisasi bansos,” sebutnya.

Penerima bansos diminta daftar ulang

Gus Ipul menjelaskan digitalisasi bansos berfungsi untuk memasukkan data ke dalam sistem perlindungan sosial yang telah disiapkan, termasuk sistem dan mekanisme bagi penerima bantuan sosial.

Menurut dia, data yang diminta Kemensos digunakan untuk memastikan penerima bansos merupakan penerima manfaat yang tercatat dalam sistem.

“Ada kemungkinan namanya benar, alamatnya benar, jadi melalui perlinsos ini kami undang seluruh penerima manfaat untuk daftar ulang dengan mengikutkan face recognition, jadi ada biometriknya jadi namanya A alamatnya B orangnya ada wajahnya, dengan begitu kita mengenal lebih detail tentang profil penerima manfaat, kemudian yang kedua kita mengundang masyarakat,” ujarnya.

Sistem Perlinsos tersebut juga terhubung dengan sejumlah data dari instansi lain. Keterhubungan itu mencakup data Kementerian ATR BPN untuk aset tanah, Samsat kepolisian untuk aset kendaraan bermotor, PLN untuk langganan PLN, Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, serta data dari kementerian lainnya.

Mensos berharap penerapan sistem tersebut mendapat dukungan masyarakat. Dengan demikian, Kemensos dapat memiliki data yang valid sehingga bantuan yang disalurkan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

“Kami berharap langkah ini bisa mendapat dukungan dari semua masyarakat, sehingga Kemensos bisa memiliki data yang valid, dan bantuan-bantuan yang disalurkan ke masyarakat benar-benar tepat sasaran,” tutupnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.