Satgas Deregulasi Disiapkan, Prabowo Soroti Izin Usaha Lama

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan deregulasi melalui pembentukan satuan tugas (satgas) khusus guna memangkas kerumitan regulasi dan perizinan usaha di Indonesia. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat iklim investasi serta mendorong kemudahan berusaha bagi para investor dan pelaku usaha.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu. Dalam arahannya, Prabowo meminta agar pemerintah segera mengumpulkan para ahli untuk mempercepat proses deregulasi di berbagai sektor.

"Mensesneg, saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar, bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan, jangan dipersulit," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pembentukan satgas percepatan deregulasi diperlukan karena selama ini proses perizinan usaha di Indonesia masih dinilai terlalu panjang dan berlapis. Kondisi tersebut, kata dia, kerap menjadi keluhan para pengusaha yang ingin menanamkan modal di Indonesia.

Presiden mengungkapkan, tidak sedikit investor yang harus menunggu hingga dua tahun hanya untuk menyelesaikan proses perizinan usaha. Lamanya birokrasi tersebut dinilai dapat menghambat masuknya investasi baru ke Indonesia.

Prabowo kemudian membandingkan sistem perizinan di Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Menurut dia, beberapa negara tetangga mampu menerbitkan izin usaha dalam waktu jauh lebih singkat.

"Kalau mereka [negara tetangga] bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun? Regulasi sederhanakan," katanya.

Ia menilai penyederhanaan regulasi harus segera dilakukan karena aturan yang terlalu rumit berpotensi memunculkan celah praktik korupsi. Oleh sebab itu, deregulasi dianggap menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan investasi.

Selain mempercepat pelayanan perizinan usaha, pemerintah juga ingin menjaga kepercayaan investor yang akan menanamkan modal dan menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Menurut Prabowo, pengusaha yang menjalankan usaha secara benar perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah.

"Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal, kita tertibkan. Tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu," imbuh Presiden.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara