Motor Listrik SPPG Viral, Ini Penjelasan Soal Anggarannya

Harianjogja.com, JAKARTA— Ramainya video motor berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) di media sosial memicu penjelasan soal sumber anggaran. Pemerintah memastikan pengadaan kendaraan tersebut telah masuk skema resmi dan bukan program mendadak.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjelaskan penganggaran motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tercatat dalam Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sesuai ketentuan Kementerian Keuangan.

Ia menyebut mekanisme tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025, yang mengatur pembayaran dilakukan dalam dua tahap.

“Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga anggarannya masuk dalam RPATA,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Pembayaran tahap pertama dilakukan saat 60 persen unit selesai, sedangkan tahap kedua diberikan setelah penyelesaian mencapai 100 persen.

Namun hingga batas akhir 20 Maret 2026, penyedia baru mampu menyelesaikan 85,01 persen atau sebanyak 21.801 unit dari total kontrak 25.644 unit.

“Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2,” kata Dadan.

Ia menegaskan total realisasi pengadaan motor listrik hanya 21.801 unit, sekaligus membantah informasi yang menyebut jumlahnya mencapai 70 ribu unit.

Menurutnya, pengadaan tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya mobilitas kepala SPPG.

Dadan juga menjelaskan realisasi administrasi dan keuangan baru berlangsung pada 2026 karena mengikuti mekanisme pengelolaan anggaran pemerintah.

Klarifikasi ini sekaligus menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah di sektor pemenuhan gizi masyarakat.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara