Menteri Haji Pastikan Jadwal Keberangkatan Haji 2026 On Schedule

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa jadwal pemberangkatan jamaah calon haji musim 1447 H/2026 M tetap berjalan sesuai rencana awal.

Meski situasi geopolitik di Timur Tengah tengah memanas, pemerintah memastikan kesiapan logistik dan teknis telah mencapai tahap final untuk melayani ribuan tamu Allah dari tanah air.

Sesuai jadwal yang telah disusun, jamaah calon haji gelombang pertama dijadwalkan mulai memasuki asrama haji pada 21 April 2026.

"Terkait pemberangkatan jamaah calon haji sampai saat ini belum ada perubahan, masih tetap tanggal 21 April 2026 jamaah calon haji masuk asrama haji, kemudian pada 22 April berangkat," kata Mochamad Irfan Yusuf dalam keterangan resmi di Jombang, Jawa Timur, Minggu (29/3/2026).

Menteri yang akrab disapa Gus Irfan ini mengibaratkan kesiapan haji tahun ini seperti sebuah hajatan besar yang seluruh aspek katering, gedung, hingga seragamnya telah terbayar lunas.

"Semuanya sudah siap, tinggal menunggu hari pemberangkatan jamaah calon haji," imbuhnya. Kementerian Haji dan Umrah saat ini fokus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah secara intensif guna menjamin keamanan jalur penerbangan dan proses ibadah di Tanah Suci.

Pemerintah Indonesia berharap para pihak yang berseteru di kawasan Timur Tengah dapat menurunkan tensi konflik demi menghormati umat Islam dunia yang akan melaksanakan rukun Islam kelima.

"Mudah-mudahan pertikaian di Timur Tengah bisa segera menurun dan kami berharap mereka yang berseteru di sana menghormati proses haji umat Islam dari seluruh dunia," tutur Gus Irfan.

Selain aspek keamanan, transparansi anggaran menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan haji 2026. Dengan alokasi anggaran fantastis mencapai Rp18 triliun, Gus Irfan berkomitmen penuh untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari penyimpangan.

Guna menjaga akuntabilitas, kementerian melibatkan langsung unsur profesional dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga Polri dalam pengawasan tata kelola keuangan.

Keterlibatan aparat penegak hukum ini diharapkan dapat menutup celah praktik korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa selama musim haji.

Pemerintah optimistis dengan pengawasan yang ketat dan koordinasi diplomatik yang solid, jamaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan tenang, nyaman, dan khusyuk di tengah dinamika global yang ada.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara