Malaysia Mundur dari Perjanjian Dagang AS, Ini Sikap Prabowo

Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Malaysia sama-sama menandatangani perjanjian dagang dengan Amerika Serikat.

Terkini, Malaysia mundur dari perjanjian dagang tersebut setelah putusan Supreme Court AS yang mencabut kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah akan mengutamakan kepentingan nasional dalam hal perjanjian dagang dengan Amerika Serikat (AS), seusai Malaysia membatalkan perjanjiannya dengan negara tersebut.

Terkait dengan kemungkinan Indonesia mengikuti langkah Malaysia, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan bersikap rasional dan mengutamakan keuntungan nasional. “Kami pasti mencari yang menguntungkan, bukan sebaliknya,” terangnya pada wawancara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers, Minggu (22/3/2026).

Indonesia dalam hal ini menandatangani perjanjian dagang dengan AS yang disebut Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Februari 2026 lalu. Perjanjian ini menuntaskan proses negosiasi panjang pemerintah sejak Presiden Trump pertama kali meluncurkan tarif impor ke berbagai negara.

Prabowo pun mengatakan bahwa seluruh perjanjian yang tertuang dalam ART sudah melalui pertimbangan matang sebelum disepakati oleh kedua belah pihak.

Utamanya terkait dengan penurunan tarif impor yang dikenakan AS kepada barang-barang dari Indonesia dari 32% menjadi 19%. "Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Jika saya menilai kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apa pun, maka kita bisa meninggalkannya,” ujarnya.

Di sisi lain, dia pun mengklaim Indonesia mendapatkan perlakuan khusus dari Presiden Trump dalam bernegosiasi. Menurut Prabowo, pemerintah Indonesia tetap memiliki ruang untuk melakukan negosiasi jika perjanjian dinilai merugikan. “Dalam perjanjian kemarin, kami sepakat bahwa jika ada hal-hal yang belum berkenan bagi kedua pihak atau bertentangan dengan kepentingan kita, maka akan dibuat klausul penyesuaian,” kata Prabowo.
Presiden ke-8 itu mengklaim bahwa keistimewaan tersebut tidak dimiliki negara lain dalam perjanjian serupa dengan AS. “Setahu saya, klausul seperti ini tidak ada dalam perjanjian dengan negara lain,” jelasnya.

Selain itu, Prabowo menerangkan bahwa sebanyak 1.819 komoditas strategis nasional, seperti kopi dan minyak sawit, mendapatkan tarif 0% dari AS. Sebaliknya, sebagian besar produk dari AS yang diimpor oleh Indonesia nantinya akan dikenakan tarif atau bea masuk sebesar 0%.

Adapun usai putusan Supreme Court, yang jatuh tidak lama setelah Indonesia menandatangani ART, pemerintahan Trump mencari berbagai cara lain untuk mengganjar tarif impor kepada berbagai negara mitra dagangnya. Alhasil, AS memberlakukan tarif global kepada seluruh negara secara sama rata dalam kurun waktu 150 hari sejak 24 Februari 2026.

Sejalan dengan itu, mereka turut melakukan penyelidikan terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia berkaitan dengan pelanggaran UU Perdagangan AS Tahun 1974.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.