Wang Yi Tegaskan Kesetaraan Kedaulatan di Forum HAM PBB

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Luar Negeri China Wang Yi menegaskan pentingnya kesetaraan kedaulatan dalam tata kelola hak asasi manusia (HAM) global saat berbicara di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Ia menekankan tidak ada satu pun negara yang berhak menggurui negara lain dalam isu HAM.

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri, Wang Yi menyampaikan pandangannya melalui sambungan video pada Senin di forum Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dengan menyoroti bahwa situasi internasional kini semakin kompleks dan saling berkaitan, sementara tatanan internasional pasca-Perang Dunia II dan sistem tata kelola HAM global menghadapi tantangan baru yang tidak ringan.

Ia mengajak seluruh negara untuk tetap menjunjung tinggi prinsip “kesetaraan kedaulatan” serta menjaga aspirasi awal pembentukan tata kelola HAM global, sembari menegaskan bahwa tidak ada negara yang dapat bertindak sebagai “guru hak asasi manusia” bagi negara lain.

“Hanya jalan pengembangan hak asasi manusia yang berakar pada kondisi nasional spesifik suatu negara dan responsif terhadap kebutuhan rakyatnya yang dapat mengarah pada prospek yang lebih luas,” kata Wang.

Selain itu, Wang Yi mendorong terciptanya partisipasi, pengambilan keputusan, dan pembagian manfaat yang lebih berkeadilan di antara seluruh negara, dengan memberikan perhatian lebih besar terhadap suara dan tuntutan negara-negara Global Selatan dalam sistem internasional.

Ia juga menekankan urgensi penghormatan terhadap hukum internasional sebagai fondasi utama dalam memperkuat tata kelola HAM global. Pada saat yang sama, ia menyerukan agar setiap negara memegang teguh prinsip nonintervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain.

"Semua pihak harus dengan tegas menolak kata-kata dan tindakan yang menciptakan standar ganda atas nama hak asasi manusia,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Wang Yi turut menggarisbawahi pentingnya penguatan multilateralisme dan kerja sama internasional guna menjawab berbagai tantangan baru dalam tata kelola HAM global. Tantangan tersebut mencakup isu-isu strategis seperti kecerdasan buatan, perubahan iklim, hingga diskriminasi rasial yang dinilai membutuhkan respons kolektif lintas negara.

Ia menegaskan bahwa hak atas pembangunan harus ditempatkan sebagai inti agenda HAM multilateral, sehingga kemajuan yang dihasilkan benar-benar bersifat nyata, inklusif, serta dapat diakses oleh seluruh masyarakat dunia.

Lebih lanjut, Wang menyampaikan bahwa Beijing akan terus mengembangkan “demokrasi rakyat secara menyeluruh” untuk memastikan bahwa modernisasi China dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan adil bagi seluruh rakyatnya, seiring dimulainya Rencana Lima Tahun ke-15 tahun ini.

Menurut Wang, China siap memperkuat kolaborasi dengan berbagai negara guna mendorong pembangunan dan kemakmuran bersama, menjunjung tinggi keadilan serta kesetaraan internasional, melindungi nilai-nilai kemanusiaan bersama, dan membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia, sejalan dengan dinamika global yang terus berkembang dan tuntutan reformasi tata kelola internasional yang semakin mengemuka.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara