KPK Periksa Bos Tempo Scan Group Terkait Dugaan Pemberian di Imipas
KPK memeriksa Presiden Komisaris Tempo Scan Group Handojo Selamet Muljadi terkait dugaan pemberian kepada oknum di Imipas.
Pekerja menyusun sampel ikan tenggiri dan tuna saat pelepasan ekspor produk perikanan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (21/11/2025). ANTARA FOTO/Hasrul Said/nym.
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga sekaligus memperluas akses pasar produk perikanan Indonesia sepanjang 2026. Strategi tersebut difokuskan pada penguatan kepatuhan regulasi global, diplomasi perdagangan, hingga promosi aktif di pasar internasional.
Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Erwin Dwiyana mengatakan KKP memberikan fasilitasi kepada asosiasi dan eksportir terkait penerapan aturan baru Uni Eropa mengenai Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan pernyataan pengolahan.
“Fasilitasi ini penting agar pelaku usaha siap menghadapi perubahan regulasi sekaligus menjaga keberlanjutan ekspor ke pasar Eropa,” ujar Erwin dalam siaran pers di Jakarta, Senin (16/2/2026).
Selain pasar Eropa, KKP juga menyiapkan dukungan bagi eksportir yang mengirimkan produk ke Amerika Serikat. Dukungan tersebut mencakup pendampingan pemenuhan aturan baru terkait Certificate of Admissibility, yang menjadi syarat utama agar produk perikanan Indonesia dapat diterima di pasar AS.
Diplomasi Rajungan hingga Tarif Preferensi
Erwin menambahkan, KKP turut melakukan diplomasi perdagangan melalui pengajuan Comparability Finding (CF) rajungan hasil tangkapan gillnet kepada National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Upaya ini ditujukan untuk memastikan ekspor rajungan Indonesia tetap berlanjut dan tidak terhambat oleh kebijakan baru otoritas setempat.
“Kami mendorong pelaku usaha perikanan untuk terus menjaga mutu dan keamanan produk, sekaligus mendukung keberlanjutan sumber daya serta meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional,” kata Erwin.
Strategi lain yang disiapkan KKP meliputi fasilitasi temu bisnis, promosi produk perikanan pada pameran internasional, serta pelaksanaan misi investasi ke sejumlah negara tujuan ekspor.
KKP juga mengajak pelaku usaha memanfaatkan tarif preferensi nol persen dalam kerangka kerja sama perdagangan Indonesia–Jepang untuk produk olahan tuna dan cakalang, yang dijadwalkan berlaku setelah triwulan I 2026.
Ekspor Tumbuh, Neraca Tetap Surplus
Erwin menegaskan, pemerintah terus melanjutkan perundingan penurunan tarif di berbagai kawasan nontradisional, mulai dari Amerika Utara, Asia Selatan, Timur Tengah, Eurasia, hingga Amerika Latin. Sosialisasi pemanfaatan tarif preferensi hasil perundingan juga terus dilakukan agar dapat dimanfaatkan optimal oleh pelaku usaha.
KKP mencatat nilai ekspor produk perikanan Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 6,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp105,5 triliun, tumbuh 5,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pasar AS menjadi tujuan utama dengan nilai ekspor 1,99 miliar dolar AS, sementara udang tercatat sebagai komoditas unggulan dengan nilai ekspor 1,87 miliar dolar AS.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik menunjukkan neraca perdagangan produk perikanan sepanjang 2025 mencatat surplus 5,60 miliar dolar AS atau sekitar Rp94,2 triliun, meningkat 3,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK memeriksa Presiden Komisaris Tempo Scan Group Handojo Selamet Muljadi terkait dugaan pemberian kepada oknum di Imipas.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 24 September 2026 lengkap dengan 15 perjalanan, waktu keberangkatan, stasiun, dan tarif Rp8.000.
Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 24 September 2026 dari Palur menuju Jogja lengkap dengan waktu keberangkatan di setiap stasiun.
Kenali enam pemain baru 5cm: Revolusi Hati. Roman King memerankan Zafran muda dalam prekuel film 5 cm yang dijadwalkan tayang akhir 2026.
DPRD Sleman mengingatkan potensi dampak jalan tol terhadap kunjungan wisatawan. Pemkab diminta memperkuat destinasi dan memperbanyak event pariwisata.
DPRD Bantul mengingatkan pengelolaan KDMP perlu pengawasan, manajemen yang kuat, dan produk lokal agar tak mengulang persoalan KUD.