Monitoring Program MBG Pastikan Gizi Tepat dan Ekonomi Lokal Tumbuh

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Langkah ini bertujuan menjamin distribusi MBG tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat nutrisi, sekaligus meminimalkan risiko kasus keracunan.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Profesor Abdul Haris, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Tujuan dari Program MBG selain pemenuhan gizi untuk anak didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, Program MBG juga bertujuan untuk menyelesaikan dua permasalahan utama Bangsa Indonesia, yaitu pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran melalui pemberdayaan masyarakat lokal,” katanya, Jumat (30/1/2026).

Oleh karena itu, Abdul Haris menekankan pentingnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalin kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal, seperti koperasi, BUMDes, UMKM, serta masyarakat sekitar agar terbentuk ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Program MBG.

Menurutnya, SPPG perlu menyusun strategic plan pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis pada kebutuhan bahan baku SPPG. Dengan perencanaan tersebut, pola distribusi serta nilai pemberdayaan ekonomi lokal dalam Program MBG dapat dipetakan secara jelas. “Hal ini juga penting untuk disampaikan kepada masyarakat umum, agar masyarakat dapat memahami arti penting Program MBG,” ujar Deputi Haris.

Ia telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi di berbagai kota untuk melihat langssung dapur SPPG. Haris mencontohkan di Kota Medan, bahwa SPPG Dwikora, Kecamatan Helvetia, Kota Medan telah menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) dalam melayani sekitar 3.000 penerima manfaat.

"Penerapan SOP tersebut membuat SPPG Dwikora tidak pernah mengalami kasus keracunan. Saat ini, SPPG juga telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi, sementara sertifikat halal masih dalam proses pengurusan," ujarnya.

Selain aspek layanan, beberapa SPPG juga telah menjalin kerja sama dengan Pusat Studi Limbah dalam pengelolaan sampah organik melalui budidaya maggot. Untuk suplai bahan baku, juga telah bekerja sama dengan kitra lokal atau sejumlah UMKM dalam penyediaan ayam potong, sayuran, dan kue kering yang digunakan untuk pemenuhan gizi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.