DPR Minta Pemerintah Antisipasi Bencana Susulan di Sumatera

Harianjogja.com, JAKARTA—Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta pemerintah memperkuat langkah antisipasi bencana susulan di Sumatera, khususnya di Aceh dan Sumatera Barat, menyusul meningkatnya potensi cuaca ekstrem dan ancaman bencana hidrometeorologi.

Berdasarkan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menurut dia, potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat, banjir, dan banjir rob masih berpeluang terjadi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal Desember.

“Sistem peringatan dini harus diperkuat, informasi harus sampai ke masyarakat lebih awal, dan edukasi kesiapsiagaan, terutama di desa-desa rawan, harus menjadi prioritas,” kata Dini di Jakarta, Jumat (26/12/2025).

Ia menekankan bahwa masyarakat tidak boleh hanya menerima bantuan setelah korban berjatuhan, melainkan harus mendapatkan perlindungan sejak sebelum bencana terjadi. Di balik setiap peristiwa bencana, menurut dia, terdapat warga yang kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan anggota keluarga.

“Pemerintah harus hadir dengan langkah mitigasi yang cepat, taktis, dan penuh empati,” ujarnya.

Selain itu, Dini menegaskan bahwa negara tidak boleh membeda-bedakan wilayah dalam penanganan kebencanaan. Untuk kasus banjir di Bali, pemerintah pusat dan daerah telah menyalurkan bantuan logistik, kebutuhan dasar, serta santunan kepada para korban, termasuk keluarga yang kehilangan anggota keluarganya.

Pemerintah daerah juga diminta terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan berikutnya, antara lain melalui perbaikan sistem drainase dan penataan ruang yang mempertimbangkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), dengan dukungan BMKG dan pemerintah kabupaten/kota.

Sementara itu, di Jawa Tengah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memantau dan memperbarui data kejadian banjir serta tanah longsor di sejumlah wilayah, seperti Cilacap dan Semarang.

Dini juga mendorong langkah konkret berupa perluasan kolam retensi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir di titik-titik rawan, serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat pesisir dan bantaran sungai melalui pelatihan dan simulasi evakuasi.

“Tidak ada satu daerah pun yang dibiarkan sendirian. Penanganan bencana harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari evakuasi cepat, penyaluran bantuan kebutuhan dasar, hingga layanan kesehatan pascabencana di pengungsian,” katanya.

Menurut dia, Komisi VIII DPR RI saat ini juga mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Revisi tersebut dinilai penting untuk memperkuat kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar mampu memimpin koordinasi lintas sektor secara efektif.

Ia menjelaskan bahwa dalam praktik di lapangan, kewenangan yang tersebar antara pemerintah pusat dan daerah kerap menimbulkan jeda respons dan tumpang tindih penanganan.

Oleh karena itu, Komisi VIII mendorong agar revisi Undang-Undang Kebencanaan dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

“Revisi UU Kebencanaan tidak berhenti pada penyusunan pasal demi pasal. Ini adalah ikhtiar negara untuk memastikan setiap keluarga terdampak memiliki perlindungan hukum yang kuat, respons yang cepat, dan koordinasi yang jelas,” katanya.

Dorongan penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Sumatera ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dan DPR untuk meminimalkan risiko korban jiwa serta kerugian akibat bencana hidrometeorologi.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara