China Sanksi Mantan Jenderal Jepang Terkait Isu Taiwan

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah China menjatuhkan sanksi terhadap mantan jenderal Jepang Shigeru Iwasaki karena perannya sebagai penasihat Taiwan, memicu ketegangan baru Beijing-Tokyo.

Keputusan ini menandai eskalasi terbaru dalam hubungan diplomatik Beijing-Tokyo yang terus menegang akibat isu sensitif mengenai status Taiwan.

Kementerian Luar Negeri China secara resmi mengumumkan penjatuhan sanksi terhadap Iwasaki, mantan Kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang periode 2012–2014. Penalti ini diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Anti-Sanksi Asing China.

Iwasaki diketahui telah diangkat oleh Kabinet Taiwan sebagai konsultan kebijakan untuk masa jabatan satu tahun yang dimulai sejak Maret 2025.

"Masalah Taiwan adalah inti dari kepentingan utama China dan merupakan garis merah yang tidak boleh dilanggar," tegas juru bicara Kemenlu China, Guo Jiakun dikutip dari Newsweek.

Guo menuding Iwasaki telah berkolusi dengan kelompok yang disebutnya sebagai "kekuatan separatis kemerdekaan Taiwan".

Sanksi terhadap Iwasaki mencakup beberapa poin krusial yang bersifat restriktif:

1. Larangan Masuk: Iwasaki dilarang memasuki wilayah China daratan, Hong Kong, dan Makau.

2. Pembekuan Aset: Pembekuan segala bentuk aset atau properti yang mungkin dimiliki Iwasaki di wilayah hukum China.

3. Larangan Bisnis: Individu maupun entitas asal China dilarang keras melakukan transaksi bisnis atau aktivitas profesional lainnya dengan Iwasaki.

Meskipun langkah ini dinilai bersifat simbolis, hal ini mempertegas sikap tidak kompromi Beijing terhadap intervensi asing di Taiwan.

Ketegangan antara dua kekuatan besar Asia ini meningkat signifikan sejak awal November 2025. Pemicunya adalah pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang menyinggung kemungkinan intervensi militer bersama Amerika Serikat jika China melakukan blokade militer terhadap Taiwan.

Beijing merespons klaim tersebut dengan berbagai kebijakan balasan, termasuk peringatan perjalanan (travel warning) dan penangguhan sejumlah rute penerbangan ke Jepang.

Dari Tokyo, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, menyatakan kekecewaannya atas keputusan Beijing. Ia menilai China telah melakukan tekanan personal hanya karena perbedaan pandangan politik. "Jepang akan terus menyampaikan posisi tegas kami kepada pihak China," ujar Kihara.

Di sisi lain, Duta Besar de facto Taiwan untuk Jepang, Lee Yi-yang, menilai gertakan Beijing memiliki batas. Ia mengingatkan peran vital Jepang dalam rantai pasok teknologi global. "Jika Jepang menggunakan posisi strategis di sektor semikonduktor sebagai langkah balasan, ekonomi China juga akan terkena dampak besar," tegas Lee.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.