Hasto: PDIP Pertimbangkan Manfaat Kepala Daerah Dipilih DPRD

Harianjogja.com, BANDUNG—PDIP akan mengkaji usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, dengan memperhatikan kemanfaatan sistem bagi rakyat dan prinsip konstitusional, kata Hasto Kristiyanto.

Usulan ini sebelumnya dilontarkan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan disambut Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan demokrasi perlu menekan ongkos politik agar pemilihan tidak hanya ditentukan oleh orang berduit.

Hasto menegaskan, meski sistem pemilihan dapat dikaji, legitimasi kepala daerah tetap penting diperoleh dari rakyat agar mampu mengambil keputusan politik yang efektif dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Bandung, Jawa Barat, Minggu.

Sebagai suatu pandangan politik, Hasto menyebut PDIP mesti mengkaji terlebih dahulu ihwal pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau tetap dipilih secara langsung. Hal ini agar sistem pemilihan dapat bermanfaat bagi penguatan demokrasi dan memperkuat legitimasi kepemimpinan.

“Tapi yang terpenting adalah pemimpin kepala-kepala daerah memang mampu menghasilkan keputusan politik di dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan,” tuturnya.

Terlepas dari sistem pemilihannya, ia memandang bahwa yang terpenting adalah para kepala daerah mampu menghasilkan keputusan politik dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, serta berbagai bentuk kesenjangan dan ketidakadilan.

“Namun, sikap dari PDI Perjuangan nanti akan kami bahas di dalam rapat kerja nasional yang nanti akan kami selenggarakan pada awal tahun depan,” ucap Hasto.

PDIP akan mempertimbangkan harapan rakyat dan aspek-aspek yang diatur dalam konstitusi. “Suasana kebatinan ketika konstitusi mengamanatkan bahwa kepala daerah-wakil kepala daerah itu dipilih secara demokratis melalui suatu pemilu yang jurdil, nah inilah yang kemudian kita akan buka bersama, kita akan kaji, tetapi yang terpenting adalah kemanfaatan bagi peningkatan kualitas demokrasi itu,” ucapnya.

Sejatinya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dilakukan karena jabatan lima tahunan itu memerlukan basis legitimasi dan dukungan kuat dari rakyat. Hasto mengaku dapat memahami ihwal munculnya usulan kepala daerah dipilih DPRD, seperti yang dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang kemudian dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kita juga tidak menutup mata apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu akibat pemilihan secara langsung itu menimbulkan beban biaya yang begitu besar, biaya kampanye, biaya penggalangan, biaya komunikasi politik, yang menyebabkan banyak kepala daerah terjebak kepada persoalan-persoalan terkait dengan korupsi,” kata dia.

“Ini suatu alasan yang kami tangkap. Nah, tentu saja ini semua, kami akan melakukan kajian di dalam rapat kerja nasional yang akan datang,” pungkas Hasto.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Golkar, Jumat (5/12), mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih melalui DPRD.

"Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing," kata Bahlil di Istora Senayan, Jakarta.

Presiden Prabowo yang juga hadir dalam kesempatan itu menyambut usulan Bahlil. Menurut Presiden, demokrasi harus didesain untuk menekan ongkos politik agar pemilihan tidak ditentukan hanya oleh orang-orang yang berduit.

“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya, kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” ucap Kepala Negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara