KLH: Ada Tiga Sumber Pemicu Banjir Tapanuli Selatan

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri KLH Hanif Faisol Nurofiq mengungkap tiga sumber utama yang memperparah banjir di Tapanuli Selatan berdasarkan identifikasi awal di lapangan.

Temuan tersebut mencakup aktivitas hutan tanaman industri, pembangunan pembangkit listrik tenaga air, serta penambangan emas di kawasan DAS Batang Toru. Hanif menyebut tiga faktor ini memberi tekanan besar terhadap lingkungan sehingga menurunkan kemampuan alam menahan limpasan air.

KLH kini memverifikasi ulang izin, pemanfaatan ruang, dan aktivitas industri di lereng curam serta hulu DAS. Pemerintah menegaskan langkah korektif dan penegakan hukum akan diterapkan jika ditemukan pelanggaran yang memperburuk risiko banjir dan longsor.

"Kami mengidentifikasi sedikitnya tiga sumber utama yang memperparah banjir," ujar Menteri Hanif dalam keterangan diterima di Medan, Sabtu.

Ia menjelaskan tiga sumber itu, yakni kegiatan hutan tanaman industri, pembangunan listrik tenaga air yang masif, dan aktivitas penambangan emas di daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru.

"Semua ini memberi kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan," kata dia.

Untuk memastikan langkah penanganan berbasis data, Menteri Hanif memaparkan identifikasi awal dilakukan melalui kombinasi pantauan udara dan groundcheck langsung di titik yang diduga menambah beban limpasan air.

Penjelasan itu disampaikan Menteri LH untuk menggambarkan kondisi faktual di hulu DAS yang kini berada dalam tekanan tinggi akibat beragam aktivitas pemanfaatan ruang.

Selain itu, kawasan hulu juga didominasi oleh hamparan luas lahan pertanian, baik lahan kering maupun lahan basah yang turut mempengaruhi kemampuan tanah menyerap air hujan.

KLH/BPLH kini melakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh temuan dapat diikuti dengan tindakan korektif yang presisi

Menteri Hanif menegaskan pemulihan lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial, tapi harus memandang keseluruhan ekosistem sebagai satu kesatuan. Pola curah hujan ekstrem yang terjadi belakangan ini harus menjadi acuan baru dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

“Semua temuan ini harus dinilai dalam satuan lanskap yang utuh, dengan intensitas hujan yang kini melampaui 250, bahkan 300 mm, KLH/BPLH akan review kembali seluruh persetujuan lingkungan yang berlaku di DAS Batang Toru,” kata dia.

KLH/BPLH memperketat pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan ruang di kawasan rawan banjir dan longsor, termasuk dua perusahaan yang diinspeksi mendadak di Batang Toru.

Setiap kegiatan di lereng curam, hulu DAS dan alur sungai kini diverifikasi ulang terhadap izin lingkungan dan kesesuaian tata ruang. Penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang berpotensi menambah risiko bencana.

KLH masih melakukan verifikasi lapangan secara langsung terhadap perusahaan lainnya yang terindikasi memberi kontribusi signifikan pada tekanan lingkungan sehingga memperparah bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera.