DPRD Jatim Coret Anggaran Perjalanan Luar Negeri Senilai Rp19 Miliar

Harianjogja.com, SURABAYA –DPRD Jawa Timur mencoret alokasi anggaran untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN), yang nilainya hampir mencapai Rp19 miliar pada APBD 2025.

Keputusan DPRD Jawa Timur tersebut diambil di tengah aksi demonstrasi dan gejolak yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kritikan terkait berbagai tunjangan yang diterima anggota DPR RI.

Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf menegaskan, langkah tersebut ditempuh pihaknya setelah turunnya kebijakan moratorium dari pemerintah pusat untuk menghapus seluruh pos anggaran kunjungan luar negeri bagi para pejabat negara.

"Sekarang itu ada moratorium dari presiden terkait kunjungan ke luar negeri, maka kita juga menindaklanjuti instruksi itu," ujar Musyafak di Surabaya, Kamis (4/9/2025).

BACA JUGA: Meski Tunjangan Dipangkas, Anggota DPR Tetap Terima Dana Pensiun

Menurutnya, anggaran senilai miliaran rupiah tersebut selanjutnya dikembalikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jawa Timur dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Anggaran tersebut dialihkan melalui mekanisme Perubahan APBD 2025 ke sejumlah program lain yang dampaknya dapat lebih dirasakan segenap masyarakat," tegas Musyafak.

Selain DPRD, Musyafak juga menyebut Pemprov Jawa Timur juga melakukan penghapusan anggaran PDLN terhadap seluruh kegiatan dinas kunjungan ke luar negeri.

"Dana tersebut kemudian dikembalikan untuk program kemasyarakatan yang diharapkan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat," sebut Musyafak.

BACA JUGA: Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Kini Rp65 Juta, Ini Rinciannya

Politikus PKB ini juga, menjelaskan arah kebijakan tersebut juga memperhatikan situasi perekonomian di Jawa Timur yang masih menghadapi tantangan. Banyak masyarakat yang mengeluh sebab pendapatan yang merosot, apalagi angka pengangguran juga masih perlu menjadi fokus perhatian.

"Saat ini kenyataannya ekonomi memang sedang kurang baik, banyak kaki lima, toko-toko yang sepi pengunjung. Maka dari itu, kami DPRD beserta eksekutif sepakat untuk men-take down seluruh kunjungan dinas luar negeri," terangnya.

Selain menegaskan soal pengalihan anggaran, Musyafak juga mengimbau kepada seluruh anggota DPRD Jatim untuk dapat menjaga diri dalam bersikap, khususnya di ruang publik.

Mereka diharapkan dapat menghindari tindakan pamer kemewahan atau flexing yang berpotensi memicu kecemburuan sosial. “Jangan sampai ada anggota dewan yang memamerkan kemewahan, karena itu bisa menimbulkan persepsi negatif dan memicu kemarahan masyarakat. Kita harus lebih sensitif terhadap situasi sekarang,” pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com