DPR Minta Kapolri Buka Fakta Penyadapan Ilegal Listyo Sigit terhadap Prabowo
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Ilustrasi/Bisnis
Harianjogja.com, JAKARTA—Aparat kepolisian memukul mundur massa demonstrasi DPR RI dari kawasan Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, hingga ke arah Blok M pada Kamis (28/8/2025) malam.
Berdasarkan pantauan Bisnis pukul 19.35 WIB, puluhan massa aksi berlarian hingga Jalan Patal Senayan menuju Jalan Tentara Pelajar. Polisi berseragam lengkap dan bertameng memecah pergerakan massa ke arah selatan.
BACA JUGA: Demo Jakarta, Massa Sebagian Besar Pelajar Bentrok dengan Aparat
Pada saat bersamaan, dua arah Jalan Asia Afrika dibuka sebagian untuk akses kendaraan roda dua. Kendaraan roda empat belum banyak melintasi ruas jalan ini.
Sementara itu, ruas Jalan Gerbang Pemuda telah dibuka dan terpantau ramai lancar di kedua arah sejak Kamis petang.
Namun, Jalan Gelora yang mengarah ke Gedung DPR RI masih dijaga ketat oleh Korps Brigade Mobil (Brimob) dan Pengamanan DPR RI.
Unit kendaraan taktis (rantis) dan mobil water cannon Polri juga masih berjaga di bilangan Asia Afrika, tepatnya di Pintu 1 Kompleks Gelora Bung Karno (GBK).
Seluruh pintu gerbang GBK pun tampak ditutup, kendati masih tampak aktivitas masyarakat yang berolahraga di dalam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Warga RW 07 Sapen, Demangan, mengembangkan bank sampah dan pertanian perkotaan untuk memperkuat adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.
BNPT menyalurkan sembako, membangun sumur bor dan MCK, serta memberikan edukasi antiradikalisme kepada warga terdampak banjir bandang di Padang.
DPRD Kota Jogja mendorong budidaya ikan berbasis teknologi dan hilirisasi produk untuk memperkuat produksi serta nilai ekonomi perikanan lokal.
DKPP menjadwalkan sidang empat perkara dugaan pelanggaran etik terkait syarat pendidikan Gibran saat pencalonan wapres pada Pilpres 2024.
Hardjuno Wiwoho menyambut pengesahan UU Perampasan Aset. Ia menilai pemberantasan korupsi harus memastikan hasil kejahatan dikembalikan.