Ombudsman Temukan Dugaan Pungli di Lapas Cibinong, 5 Pejabat Dinonaktifkan
Ombudsman RI mengungkap dugaan pungli Rp150.000 per minggu di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural lapas kemudian dinonaktifkan.
Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). /Reuters
Harianjogja.com, JAKARTA—Kamboja meminta diadakannya pertemuan Dewan Keamanan PBB guna membahas bentrokan dengan Thailand di kawasan perbatasan yang disengketakan kedua negara, kata Misi Pakistan kepada RIA Novosti.
"Kamboja telah meminta pertemuan Dewan Keamanan. Kami belum menjadwalkannya," kata misi tersebut.
Sengketa yang telah lama berlangsung antara Thailand dan Kamboja atas Kuil Preah Vihear dari abad ke-11, sebuah situs Warisan Dunia UNESCO, meningkat drastis pada Kamis ini.
BACA JUGA: Sri Sultan HB X Kukuhkan Kepala BPKP DIY, Ingatkan Terkait Pengawasan
Setelah ketegangan meningkat selama beberapa pekan sebelumnya akibat insiden ranjau darat dan pengusiran diplomatik oleh kedua pihak, serta adanya serangan artileri berat dan roket di dekat kuil-kuil perbatasan.
Dengan mengutip Kementerian Kesehatan Thailand, Al Jazeera melaporkan bahwa pengeboman dan penembakan telah menewaskan sedikitnya 11 warga sipil dan seorang tentara di Thailand.
Pihak berwenang di empat provinsi Thailand yang berbatasan dengan Kamboja telah mengumumkan evakuasi penduduk di tengah eskalasi tersebut, menurut laporan surat kabar The Nation.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Ombudsman RI mengungkap dugaan pungli Rp150.000 per minggu di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural lapas kemudian dinonaktifkan.
Penempatan lintas daerah manajer KDKMP dilakukan untuk pemerataan SDM. Status tetap berlaku dan lokasi bisa disesuaikan dengan domisili.
Indonesia baru memiliki 66 dokter aritmia untuk sekitar 280 juta penduduk. Akses deteksi dini dan terapi gangguan irama jantung perlu diperluas.
Jadwal PSIM Jogja vs Persija pada 10 Oktober 2026 dimajukan ke pukul 15.30 WIB di Stadion Sultan Agung karena pertimbangan keamanan.
SPP-TDLN mulai memungut PPN transaksi digital luar negeri sejak 25 September 2026 dengan melibatkan perbankan dan fintech.
El Nino diperkirakan berdampak hingga 2027. Pemerintah diminta memperkuat mitigasi untuk menjaga produksi dan harga pangan.