Kasus Korupsi ATR/BPN, KPK Periksa Dua Dirjen sebagai Saksi
KPK mendalami kewenangan penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa dua Dirjen ATR/BPN dalam penyidikan dugaan korupsi.
Sejumlah massa aksi saat membentangkan spanduk pada unjuk rasa ojek online (ojol) di Jakarta, Kamis (17/7/2025). ANTARA/Khaerul Izan
Harianjogja.com, JAKARTA— Aksi demo massa pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam wadah Unit Reaksi Cepat (URC) pada unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025) melayangkan tiga tuntutan.
Jenderal Lapangan URC Achsanul Solichin mengatakan dalam demo tersebut mereka menolak potongan 10 persen. Menurut dia, alasan mereka menolak potongan 10 persen karena akan berdampak kepada para pengemudi ojol.
BACA JUGA: Ratusan Driver Ojek Online Gelar Demo di Kawasan Monas Jakarta
Untuk itu, kata dia, potongan yang saat ini, yaitu 20 persen sudah baik dan membantu para mitra ketika berada di lapangan. "Kami juga menolak dijadikan pekerja dan mendukung penerbitan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) sebagai payung hukum ojek online," katanya.
URC juga menolak usulan pengemudi ojol diangkat menjadi pekerja. Hal ini bisa berdampak secara langsung kepada pengemudi. "Karena ketika menjadi pekerja, pasti operator akan memberikan persyaratan dan dipastikan banyak yang tidak masuk persyaratan," ujarnya.
URC meminta kepada Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perppu terkait perlindungan pengemudi ojol supaya mereka memiliki dasar payung hukum.
Ratusan pengemudi ojol mendatangi kawasan Monumen Nasional (Monas) tepatnya di Jalan Medan Merdeka Selatan, untuk menggelar aksi unjuk rasa, pada Kamis siang.
Sekitar pukul 13.15 WIB, ratusan pengemudi ojol mulai berkumpul dengan membawa atribut aksi seperti bendera spanduk dan mobil komando. Mereka merupakan pengemudi ojol yang tergabung pada URC dari wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Aksi ojol ini tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, terutama yang mengarah ke Gambir karena petugas masih membuka jalan meski sebagian jalur digunakan untuk parkir sepeda motor dan unjuk rasa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK mendalami kewenangan penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa dua Dirjen ATR/BPN dalam penyidikan dugaan korupsi.
BPOM menemukan 39 obat bahan alam ilegal mengandung bahan kimia obat. Sebanyak 23 produk memakai NIE fiktif dan 16 tidak terdaftar.
Instagram menghadirkan fitur edit Stories selama 15 menit setelah diunggah. Teks, musik, dan stiker bisa diubah tanpa kehilangan interaksi.
Ratusan pengguna Classy Yamaha, yaitu Fazzio Hybrid dan Grand Filano Hybrid, memadati Candi Tirto Raharjo, Kasihan, Bantul, dalam gelaran Classy Ride & Chill
Fajar/Fikri tersingkir di 16 besar Hong Kong Open 2026, tetapi sudah memastikan tiket HSBC BWF World Tour Finals di Hangzhou.
Ijazah anggota DPR dapat diminta melalui PPID KPU. Simak syarat, cara mengajukan permohonan, tenggat layanan, dan mekanisme keberatan