DPR Sepakati Anggaran Kemenkeu 2027 Sebesar Rp49,80 Triliun
DPR menyetujui anggaran Kemenkeu 2027 sebesar Rp49,80 triliun dengan sejumlah program dan kewajiban pelaporan kinerja tiap triwulan.
Presiden Prabowo Subianto./YouTube Sekretariat Presiden
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kekagumannya terhadap kepemimpinan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva yang dinilainya sebagai pemimpin berani dan menonjol di panggung internasional.
"Saya ingin menyampaikan rasa kagum yang mendalam atas kepemimpinan beliau yang berani," ujar Prabowo saat memberikan pernyataan pers bersama usai pertemuan bilateral kedua kepala negara di Istana Planalto, Brasilia, Brasil, Rabu (9/7) waktu setempat.
Menurut Prabowo, kepemimpinan Presiden Lula tidak hanya berdampak bagi Brasil atau kawasan Amerika Latin, tetapi juga menjadikannya sebagai salah satu tokoh penting di tingkat global, khususnya bagi negara-negara Global Selatan.
Kepala Negara menyatakan bahwa dirinya telah menyaksikan langsung peran Presiden Lula dalam sejumlah forum internasional, termasuk dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan KTT BRICS.
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia dan Brasil memiliki banyak kesamaan, baik sebagai negara demokrasi besar, negara berpopulasi tinggi, maupun sebagai pemilik kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia.
"Brasil memiliki hutan hujan tropis Amazon. Kami memiliki hutan tropis di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kita sama-sama merupakan negara demokrasi besar. Kita memiliki visi yang sama dalam banyak isu," kata Presiden.
Menurutnya, kesamaan visi dalam berbagai isu global tersebut, memperkuat tekad kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral.
Prabowo mengatakan bahwa kemitraan Indonesia dan Brasil tidak seharusnya berhenti pada penandatanganan perjanjian kerja sama semata, tetapi perlu diwujudkan dalam bentuk kolaborasi nyata di berbagai sektor seperti perdagangan, industri, dan bidang strategis lainnya.
"Kini kami merasa memiliki begitu banyak kepentingan dan sumber daya bersama yang bisa saling menguntungkan. Tidak hanya di bidang perdagangan dan industri, tetapi juga di banyak bidang lainnya," kata Presiden.
Dalam pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Brasil yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Presiden Lula, dua negara sepakat meningkatkan kerja sama di berbagai sektor, antara lain ekonomi, perdagangan, pertanian, pendidikan, pertahanan dan industri pertahanan.
Delegasi Pemerintah Republik Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral itu terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI untuk Brasil Edy Yusup.
Sementara itu, Presiden Lula didampingi oleh Menteri Luar Negeri Mauro Vieira, Menteri Pertanian Carlos Henrique Baqueta Fávaro, Menteri Pendidikan Camilo Santana, Menteri Pembangunan dan Bantuan Sosial José Wellington Barroso de Araújo Dias, Menteri Lingkungan Hidup Marina Silva, Penasihat Presiden Celso Amorim, dan Duta Besar Brasil untuk RI George Prata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
DPR menyetujui anggaran Kemenkeu 2027 sebesar Rp49,80 triliun dengan sejumlah program dan kewajiban pelaporan kinerja tiap triwulan.
Sebanyak 49 penerima MBG di Turi Sleman mengalami gejala gangguan pencernaan. Operasional SPPG Turi Wonokerto dihentikan sementara.
Lima bandara kembali beroperasi usai terdampak abu Anak Krakatau. Keselamatan, pemeriksaan pesawat, dan penumpukan penumpang jadi perhatian.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta dinas terkait memastikan persediaan beras tersebut terdistribusi secara lancar hingga ke konsumen
Warga Desa Puro, Sragen, mengeluhkan bau sungai yang diduga dari SPPG. Pengelola menyebut limbah rumah tangga juga bisa menjadi penyebab.
KPK merespons praperadilan Silmy Karim terkait penyitaan dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA.