Menhut Tegaskan Tak Terbitkan Izin Tambang di TN Ujung Kulon
Menhut Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan PPKH tambang di TN Ujung Kulon dan meminta kawasan konservasi badak Jawa tetap terlindungi.
Ilustrasi ijazah/Antara-Oky Lukmansyah
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja, di Kantor Kemnaker RI Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Menaker mengatakan, SE ini diterbitkan menyusul banyaknya praktik penahanan ijazah di berbagai perusahaan, dan sudah terjadi dengan periode yang lama di Indonesia.
“Dengan posisi yang lebih lemah dari pemberi kerja, pekerja tidak bisa mendapatkan ijazahnya yang ditahan. Hal ini berpotensi bagi pekerja semakin terbatas mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik, membuat tertekan, sehingga berdampak pada produktivitasnya,” kata Yassierli.
BACA JUGA: Wujudkan Jogja Tanpa Kabel, Pemkot Melakukan Penataan Kabel FO di Sejumlah Jalan
Guna memberikan pelindungan bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan memperhatikan praktik penahanan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh, Menaker menegaskan bahwa pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan/atau menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh sebagai jaminan untuk bekerja.
Dokumen pribadi tersebut merupakan dokumen asli antara lain sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor.
Selanjutnya, pemberi kerja dilarang menghalangi atau menghambat pekerja/buruh untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
“Lalu, calon pekerja/buruh dan pekerja/buruh perlu mencermati dan memahami isi perjanjian kerja terutama jika terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyerahan ijazah dan/atau dokumen pribadi sebagai jaminan untuk bekerja,” kata Menaker.
Namun, Yassierli mengatakan dalam hal adanya kepentingan mendesak yang dibenarkan secara hukum untuk adanya persyaratan penyerahan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi milik pekerja/buruh kepada pemberi kerja, hanya dapat dilakukan dengan sejumlah ketentuan yang sudah diatur.
“Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis,” kata Menaker.
BACA JUGA: Hore, APBN Indonesia Tidak Lagi Defisit, Kini Surplus Rp4,3 Triliun
“Lalu, pemberi kerja wajib menjamin keamanan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang disimpan dan memberikan ganti rugi kepada pekerja apabila ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut rusak atau hilang,” ujarnya.
Adapun SE ini, diteruskan kepada gubernur serta bupati/walikota di seluruh daerah Indonesia. “Semoga SE ini dapat mempedomani agar tercipta hubungan industrial yang harmonis,” kata Menaker.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Menhut Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan PPKH tambang di TN Ujung Kulon dan meminta kawasan konservasi badak Jawa tetap terlindungi.
Omzet Pasar Godean diperkirakan Rp842,4 juta per hari. Namun, pedagang mengaku penjualan turun 1%-2% setelah revitalisasi.
UEFA menjatuhkan denda 15.000 euro dan sanksi larangan tiket tandang yang ditangguhkan setelah suporter Inggris melontarkan nyanyian diskriminatif.
Veda Ega Pratama finis di posisi ke-21 FP1 Moto3 Portugal 2026, tertinggal 2,256 detik dari David Almansa.
Sensor Tower memperkirakan GTA 6 terjual 24,58 juta kopi dan meraup US$2,36 miliar dari prapemesanan serta penjualan hari pertama.
Timnas Indonesia U-17 tertinggal 0-1 dari Myanmar pada babak pertama. Gol Thura Hein Htet tercipta pada menit kelima.