Presiden Prabowo Ingin Pangkas Lagi Ongkos Naik Haji, Ini Skema yang Disiapkan BP Haji

Harianjogja.com, JAKARTA–Badan Pengelola Haji (BP Haji) menyiapkan sejumlah skema efisiensi guna menekan ongkos naik haji di masa mendatang.

Menurut Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, salah satu fokus utama penghematan berada pada sektor transportasi yang menyerap sekitar 30 persen dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji.

“Memang itu salah satu yang disampaikan presiden sejak awal. Makanya istilah presiden, telusuri komponen cost, mulai dari transportasi, konsumsi, akomodasi. Tentu tugas berat kami pada 2026 adalah telusuri cost pembentuk biaya haji supaya bisa dikurangi, terutama yang menyebabkan inefisiensi tetapi tidak mengurangi pelayanan,” ujarnya kepada wartawan di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (4/5/2025).

Menurut Dahnil, skema transportasi saat ini masih tergolong boros karena sistem carter pesawat pulang-pergi. Biaya tinggi muncul karena pesawat yang disewa untuk mengantar jemaah Indonesia ke Tanah Suci harus kembali dalam keadaan kosong.

BACA JUGA: Terinspirasi Buckingham Palace, Kadipaten Pakualaman Gelar Upacara Ganti Dwaja

“Transportasi itu yang paling besar, 30 persen biaya haji ada di transportasi karena pesawat kita carter. Jadi berangkat dan pulang itu jemaah bayar 4 tiket karena carter, pulangnya kosong. Jadi itu cost dibiayai jemaah,” jelasnya.

Untuk menekan pengeluaran ini, BP Haji sedang mengkaji skema kerja sama dengan sektor pariwisata di Arab Saudi. Salah satu idenya adalah memanfaatkan kursi pesawat kosong untuk mengangkut wisatawan lokal yang ingin keluar negeri saat musim haji.

“Maka kita mau dorong skema supaya misalnya pulangnya Garuda atau Saudi Airlines tidak kosong. Salah satunya kerja sama dengan sektor pariwisata di Saudi karena warga setempat biasanya ketika musim haji mereka keluar, mereka berwisata. Skema-skema itu yang kita bicarakan supaya bisa menekan biaya pesawat,” lanjut Dahnil.

Selain sektor transportasi, penghematan juga akan difokuskan pada layanan konsumsi atau katering. Meski begitu, BP Haji menegaskan bahwa efisiensi tidak akan mengorbankan kualitas pelayanan bagi jemaah.

Di sisi lain, Dahnil juga menyampaikan bahwa pembahasan mengenai rencana pembangunan kampung haji di Arab Saudi masih berada di tingkat tertinggi, yakni antara Presiden Joko Widodo dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

“Paling pembicaraan tingkat tinggi antara presiden dengan pangeran MBS, tahapannya di tahap itu. Setelah itu baru kami nanti menerima perintah teknis dari presiden,” ujar Dahnil.

Terkait dengan penambahan maskapai penerbangan untuk haji, dia menyebut sudah ada kemajuan. Tahun ini, maskapai Lion Air akan melayani dua embarkasi baru. Ia membuka peluang kerja sama lebih luas melalui mekanisme tender.

“Bisa ya, tahun ini nambah Lion di dua daerah, di dua embarkasi, kemungkinan kita buka lagi bisa jadi,” katanya.

Namun, dia menambahkan bahwa regulasi yang berlaku mewajibkan 50 persen penerbangan dilakukan oleh maskapai asal Saudi, yang membuat fleksibilitas Indonesia dalam mengatur maskapai haji agak terbatas

“Ya karena aturannya 50 persen itu dari Saudi. Jadi sulitnya sektor perhajian ini, kita terikat dari pemerintah Saudi sebagai tempat sasaran kita,” jelasnya.

Terkait dengan agenda Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan Arab Saudi yang kemungkinan akan membahas kampung haji, Dahnil menyatakan belum mendapatkan informasi pasti.

“Belum, saya belum dapat,” ucapnya. “Bisa jadi [dilakukan] pasca musim haji atau saat musim haji ini, tapi belum dapat updatenya,” kata Dahnil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara