MPBI Nilai Banjir Jabodetabek Bukti Buruknya Tata Kelola Lingkungan

Harianjogja.com, JAKARTA—Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) menilai bencana yang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) adalah konsekuensi dari tata kelola lingkungan yang buruk dan kurangnya investasi dalam pencegahan.

Karena itu MPBI meminta semua kepala daerah untuk tidak lagi mengkambinghitamkan alam atas terjadinya banjir dan tanah longsor yang terus berulang. 

"Bencana bukan hanya fenomena alam, melainkan hasil dari keputusan manusia. Kepala daerah harus berhenti mencari alasan dan mulai memprioritaskan keselamatan warga," kata Ketua Umum MPBI Avianto Amri, dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Banjir besar di Jabodetabek pada awal Maret 2025, berdampak pada 120 ribu warga. Data BNPB menunjukkan bahwa ratusan kabupaten/kota di Indonesia rawan banjir dan longsor, dan perubahan iklim hanya memperburuk risiko ini.

MPBI memperingatkan, tanpa perubahan kebijakan yang signifikan, ribuan warga akan terus menjadi korban, dan pemerintah daerah akan terus mengeluarkan biaya respon bencana besar.

BACA JUGA: Jakarta Terendam, Ini Daftar Wilayah Terdampak Banjir

MPBI menyerukan kepada kepala daerah untuk memprioritaskan penanggulangan bencana di RPJMD 2025-2029, memastikan tata ruang yang berkelanjutan dan melindungi daerah resapan air, meningkatkan efektivitas sistem peringatan dini, menghentikan eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan, dan melibatkan LSM dan akademisi dalam penyusunan RPJMD.

"RPJMD adalah kesempatan emas untuk mengubah arah pembangunan daerah," kata Amri. "Kepala daerah harus memastikan kebijakan pembangunan berorientasi pada keselamatan masyarakat, atau mereka harus siap menghadapi konsekuensi yang lebih buruk." tandasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.