Modus Lama Terbongkar, Eks Pegawai Bank di Banyumas Jadi Tersangka
Eks pegawai bank di Banyumas jadi tersangka pemalsuan surat dan penipuan Rp25 miliar, korban lebih dari 100 orang.
Gedung Bawaslu - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Politik uang dan hoaks adalah musuh utama demokrasi pemilu. Pasalnya, politik uang dapat merusak demokrasi dan pemilu di Indonesia.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta kepada anak muda agar bersama-sama menjaga pemilu di Indonesia dari politik uang.
BACA JUGA: Sempat Kabur, Tiga Terpidana Politik Uang Pilkada Sleman Menyerahkan Diri
"Saya yakin teman-teman memiliki mimpi besar agar pemilu di Indonesia tidak ada politik uang. Namanya perubahan, tidak hanya dari atas, melainkan dimulai dari berbagai elemen masyarakat," kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).
Selain itu, berita bohong atau hoaks dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. "Hal kedua yang menjadi musuh demokrasi hoaks, fitnah dan kawan-kawannya," ujarnya.
Dia juga menyebut hal yang menjadi musuh demokrasi, yakni tidak netralnya netralitas ASN, TNI, Polri. "ASN, TNI, Polri merupakan pihak-pihak yang harus netral," jelas Bagja.
Bagja berharap anak muda untuk terus menjaga demokrasi di Indonesia. Sebab, dalam demokrasi adanya hak dan kewajiban yang diikuti penegakan hukum melalui proses pengadilan yang terbuka.
"Tidak ada kekuasaan yang tidak diawasi dalam demokrasi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Eks pegawai bank di Banyumas jadi tersangka pemalsuan surat dan penipuan Rp25 miliar, korban lebih dari 100 orang.
Nickelodeon rayakan Hari SpongeBob 14 Juli dengan event global, maraton episode, hingga konten baru di Roblox dan YouTube.
Survei tunjukkan kepercayaan publik ke Prabowo tembus 74%. Qodari tegaskan pemerintah tak berpuas diri dan tetap evaluasi kinerja.
Kemenhub siapkan 39 bandara baru untuk memperkuat konektivitas nasional dan dorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Perpres ojol resmi terbit, potongan aplikasi maksimal 8 persen mulai Juli 2026, driver dapat perlindungan lebih kuat.
Pemerintah siapkan peluncuran GovTech Oktober 2026, integrasi 27 ribu aplikasi dan dukungan AI untuk layanan publik..