Pemerintah Tegaskan Tak Ada Rencana Larang Seluruh Vape
Pemerintah menegaskan tidak ada rencana melarang seluruh vape. Kajian hanya difokuskan pada penyalahgunaan rokok elektrik untuk narkotika.
Ada Penolakan MBG di Papua, Begini Respons Istana
Suasana pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Sinduadi Timur pada Jumat (17/1/2025)./Harian Jogja -- Catur Dwi Janati
Harianjogja.com JAKARTA—Istana Kepresidenan merespons terkait isu unjuk rasa yang terjadi di Papua perihal penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Istana mempersilahkan penolakan tersebut selama tidak menghalangi hak orang lain.
Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan pemerintah mendukung hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun menegaskan agar tidak ada tindakan kekerasan dalam proses tersebut. Terkait dengan aksi protes yang terjadi di Papua menolak MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang sempat ricuh, Hasan menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat namun tanpa mengorbankan hak orang lain.
BACA JUGA : Menu Hari Pertama MBG di Kapanewon Sleman: Nasi Telur, Ayam, Sayur Wortel, dan Susu
"Kalau ada yang menolak MBG karena itu hak mereka, silakan. Tapi jangan sampai menghalangi hak orang lain untuk mendapatkan makan bergizi gratis," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (17/2/2025).
Menurutnya setiap orang berhak untuk menolak, tetapi harus menghormati hak orang lain yang membutuhkan layanan tersebut. "Jika ada yang merasa tidak perlu, mereka bisa menyampaikannya. Tapi jika ada yang berunjuk rasa untuk membatalkan dan menghalangi hak orang lain, itu tidak diperbolehkan," ucapnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan dana tambahan. Saat ini, penerima manfaat baru 0,8% dari target 82,9 juta pada 2025. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa jika Presiden Prabowo Subianto meminta akan adanya percepatan, maka dipastikan juga ada tambahan anggaran.
Terlebih, Presiden Prabowo juga menginginkan agar semua penerima manfaat menerima program MBG hingga akhir 2025. “Jika percepatan [program MBG] harus dilakukan, pasti akan ada dana tambahan tergantung kapan dilaksanakan,” kata Dadan kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).
Dadan menyampaikan Presiden dan Menteri Keuangan yang memiliki pemahaman mendalam terkait sumber pendanaan untuk MBG. “Sumber dana [MBG], Pak Presiden [Prabowo Subianto] cq [dalam hal ini] Ibu Menkeu [Sri Mulyani] yang lebih paham,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Share
Sunartono
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
