BUMN Bakal Distribusi 60 Persen Minyakita, Harga Belum Tentu Turun
Pemerintah mengkaji distribusi Minyakita lewat BUMN menjadi 60%. Namun, harga masih di atas HET dan efektivitas kebijakan dipertanyakan.
Ilustrasi bahan pangan./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta tambahan anggaran belanja hingga Rp31,01 triliun untuk menyalurkan bantuan pangan seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras, telur ayam, hingga daging ayam pada 2025.
Hal itu disampaikan Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Arief menuturkan bahwa usulan anggaran tambahan ini untuk penyelenggaraan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah, baik melalui bantuan pangan, SPHP beras, maupun outlet lainnya.
Dia menjelaskan tambahan anggaran ini nantinya untuk memenuhi bantuan pangan beras kepada 16 juta penerima bantuan beras (PBP) selama 6 bulan pada 2025. “Ini memang 6 bulan lalu untuk bantuan pangan [beras] 10 kg untuk 16 juta KPM [keluarga penerima manfaat] atau PBP,” ujar Arief.
Untuk bantuan beras, Bapanas membutuhkan anggaran belanja tambahan senilai Rp29,39 triliun. Selain itu, Bapanas juga membutuhkan anggaran senilai Rp474,92 miliar untuk bantuan jagung.
BACA JUGA: Anggur Muscat Dihebohkan di Medsos Mengandung Residu Pestisida, Bapanas Sebut Aman
Lebih lanjut, Bapanas juga membutuhkan anggaran tambahan untuk memberikan bantuan pangan berupa kedelai senilai Rp308,26 miliar.
Selain itu, Arief menyampaikan bantuan pangan juga diberikan berupa daging ayam dan telur ayam dengan total anggaran Rp831,98 miliar.
Alhasil, total anggaran tambahan yang diminta Bapanas adalah Rp31,01 triliun. Arief menjelaskan bahwa bantuan pangan ini juga diperuntukkan untuk keluarga risiko stunting (KRS). “Untuk bantuan pangan stunting kepada 1,5 juta KRS, 1 kg daging ayam, dan 10 pcs telur ayam selama 6 bulan,” ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Pemerintah mengkaji distribusi Minyakita lewat BUMN menjadi 60%. Namun, harga masih di atas HET dan efektivitas kebijakan dipertanyakan.
CKG Kota Jogja menemukan 60%-65% dari 23.000 lansia yang diperiksa terdeteksi hipertensi dan diabetes.
Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dijadwalkan tiba di Jakarta 18 September 2026 dan disiapkan mendukung penanganan karhutla.
DLH Kulonprogo mendorong pengelola SPPG menguji limbah dapur MBG di laboratorium setelah muncul keluhan warga soal pencemaran.
Harga rumah di Jogja makin sulit dijangkau. REI DIY menyoroti kenaikan harga tanah dan material bangunan yang mencapai sekitar 25%.
Suahasil Nazara resmi menjadi Menkeu menggantikan Purbaya. Keberlanjutan pembiayaan Kopdes menghadapi jatuh tempo Rp40 triliun.