Sri Sultan Ungkap Strategi DIY Kelola Anggaran di Tengah Efisiensi
DKI Jakarta dan DIY memaparkan strategi efisiensi anggaran, digitalisasi pembayaran, serta creative financing dalam validasi IPKD 2026.
Ilustrasi tsunami - Freepik
Harianjogja.com, BANDA ACEH—Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan sebanyak 12 desa di Indonesia mendapat pengakuan sebagai bagian dari komunitas masyarakat di dunia yang berkompeten dalam menghadapi bencana tsunami dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).
Komisi Oseanografi Antarpemerintah (IOC) UNESCO dijadwalkan menyerahkan sertifikat Tsunami Ready Community kepada 12 desa tersebut dalam sesi khusus Forum Second Global Tsunami Symposium di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh pada 12 November 2024.
"Pengakuan ini adalah prestasi, karena menjadikan lebih banyak lagi desa di Indonesia sebagai bagian dari Tsunami Ready Community UNESCO, dalam agenda ini ada 12 desa," kata Ketua Kelompok Kerja Mitigasi Tsunami untuk Kawasan Samudera Hindia dan Pasifik BMKG, Suci Dewi Anugrah dilansir Antara Senin (11/11/2024).
BACA JUGA : Potensi Gempa Bumi Megathrust, BPBD Bantul Siapkan Antisipasi Tsunami
Suci menjelaskan bahwa desa-desa tersebut, di antaranya adalah Desa Pangastulan (Kabupaten Buleleng, Bali) yang menghadapi ancaman tsunami dari Laut Utara Bali, Desa Galala dan Desa Hative Kecil (Kota Ambon, Maluku) yang memiliki sejarah bencana tsunami pada 1950, serta Desa Sidaurip (Cilacap, Jawa Tengah) yang berada di zona megathrust selatan Jawa Tengah.
Selain itu, terdapat empat desa di pesisir Kabupaten Bantul DIY, terdiri atas Desa Tirtohargo, Parangtritis, Poncosari, dan Gadingsari.
Suci yang juga tim verifikator program mengatakan hal ini patut dianggap sebagai prestasi, karena untuk meraih status ini tidaklah mudah, setiap desa tersebut harus memenuhi 12 indikator dalam tiga komponen yang ditetapkan UNESCO, yakni asesmen (penilaian), preparedness (kesiapsiagaan), dan response (respons).
Adapun beberapa indikator penting, di antaranya adalah desa memiliki peta zona rawan tsunami, memiliki inventaris jumlah dan sebaran penduduk di zona bahaya, serta memiliki sarana informasi untuk evakuasi lengkap dengan rambu-rambunya.
Pendampingan yang diberikan secara intensif dari BMKG selaku verifikator bersama dengan para kepala daerah dan berbagai lembaga swasta berkontribusi besar dalam mengantarkan desa hingga bisa meraih prestasi ini. Dengan tambahan 12 desa baru, ada 22 desa di Indonesia telah memperoleh pengakuan dari UNESCO. Sebelumnya ada 10 desa Tsunami Ready Community seperti Desa Lamkruet dan Gampong Mon Ikeun, pesisir barat Aceh.
Pengakuan dari UNESCO diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir dalam menghadapi ancaman tsunami, serta menjadi contoh kompeten bagi masyarakat di seluruh dunia dalam membangun sistem kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas.
BACA JUGA : Gempa Megathrust, 2 Kemantren di Jogja Ini Berpotensi Kena Imbas Paling Parah
"Tidak berhenti sampai di sini saja, contoh desa lain termasuk di wilayah Mentawai, Sumatera Barat saat ini sedang dalam proses persiapan untuk memenuhi standar Tsunami Ready Community, yang mencakup pengumpulan dokumen dan pemenuhan infrastruktur yang diperlukan," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
DKI Jakarta dan DIY memaparkan strategi efisiensi anggaran, digitalisasi pembayaran, serta creative financing dalam validasi IPKD 2026.
PSS Sleman menjamu Arema FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Simak jadwal, klasemen, head to head, dan prediksi pemain.
Kementerian ESDM menetapkan 42 komoditas mineral kritis sebagai acuan tata kelola tambang dan penguatan pasokan bahan baku industri strategis.
Simak 12 tip aman membeli rumah take over KPR, mulai dari cek sertifikat, sisa cicilan, hingga prosedur resmi pengalihan kredit.
Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Anita Palupi Indahsari divonis lima tahun penjara dan denda Rp510 juta dalam kasus kekerasan serta penelantaran anak.
Sistem pendataan dan pengawasan berbasis barcode menjadi upaya mencegah bantuan diperjualbelikan, digadaikan, atau disewakan kepada pihak lain.