Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Langgar Putusan MK dan Berpotensi Korupsi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta seluruh kepala daerah untuk merancang kebijakan yang langsung menyentuh rakyat dengan anggaran yang tepat.
Gibran optimistis jika kebijakan yang dibuat kepala daerah sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, maka target pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa segera tercapai sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto.
"Kuncinya itu adalah bikin kebijakan yang langsung menyentuh rakyat dan juga anggaran yang tepat sasaran," kata dia di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
Gibran juga mengingatkan agar program makan bergizi gratis terus dilanjutkan di setiap daerah. Pasalnya, program tersebut, kata Gibran merupakam program Presiden Prabowo Subianto langsung. "Jadi sekali lagi Bapak-Ibu, target dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas. Jadi bapak dan ibu harus kerja keras semua," katanya.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis selama ini sudah ditunggu oleh masyarakat Indonesia. "Bahkan sebelum saya dilantik, tiap orang nagih kapan makan siang gratis," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
Puncak haji 2026 segera dimulai. Simak jadwal Armuzna, tahapan wukuf di Arafah, dan tips persiapan jemaah haji.
Mensos Gus Ipul menonaktifkan dua pejabat pengadaan Sekolah Rakyat terkait investigasi dugaan maladministrasi pengadaan barang.
KPK mendalami hubungan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dengan pengusaha EO terkait kasus dugaan korupsi proyek dan CSR.
Pembangunan gedung baru SDN Nglarang terdampak Tol Jogja-Solo di Sleman ditarget mulai Mei 2026 setelah pematokan lahan rampung.
Ditjenpas membantah video viral dugaan sel mewah dan penggunaan HP di Lapas Cilegon serta menegaskan pengawasan tetap dilakukan.