Dana Desa Bakal Diawasi, Komisi V DPR Mendukung Kementerian Desa

Harianjogja.com, JAKARTA—Pelaksanaan penyaluran dana desa bakal diawasi. Komisi V DPR RI menyatakan mendukung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk merumuskan adanya tim pengawasan dana desa dari unsur kementerian tersebut.

"Pesan saya, kami dukung bagaimana Bapak bersama Pak Riza Patria ini nanti merumuskan pengawasan penggunaan dana desa," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam rapat kerja Komisi V dengan Menteri Desa PDT Yandri Susanto dan mitra-mitra lainnya di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Menurut Lasarus, ketiadaan pihak pengawas dari unsur Kemendes PDT membuat munculnya sejumlah penyimpangan penggunaan dana desa. Faktor utama terjadi penyimpangan itu, kata dia melanjutkan, adalah ketidakmengertian kepala desa dalam memanfaatkan dana desa.

"Ada banyak kepala desa masuk penjara karena ketidakmengertiannya tentang penggunaan keuangan negara," kata dia.

 Berikutnya, Lasarus juga menyoroti adanya sejumlah desa yang menerima dana desa tapi belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

"Kemudian, ada juga desa yang menerima dana desa banyak setiap tahun, tapi desanya seperti tidak berkembang. Ada apa di sana?" kata dia.

Oleh karena itu, Lasarus pun menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik ajakan dari Kemendes PDT yang telah disampaikan sebelumnya oleh Mendes Yandri terkait dengan kolaborasi membangun dan memajukan desa, termasuk memastikan dana desa yang berjumlah Rp71 triliun tepat sasaran.

BACA JUGA: Terbukti Ngemplang Pajak, Seorang Pengusaha di Jogja Divonis 1,5 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

"Kasih juga ruang gerak desa. Jangan apa yang bisa dilakukan desa, diambil pihak luar yang lebih kuat. Akhirnya, kemampuan desa jadi melemah," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Lasarus pun menyarankan agar Kemendes PDT mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar benar-benar mampu menggerakkan perekonomian rakyat. Salah satunya, kata dia, dengan membuat BUMDes mampu menghadirkan jaringan mini market.

 "Saat ini, jaringan mini market membunuh 10 toko kelontong atau kalau tidak kenapa model yang sama menjadi BUMDes. Mari kami tunggu semangat baru dari Pak Yandri. Saya rasa ini kesempatan yang baik untuk melihat dana desa ini membangun desa dan mendorong kemajuan desa secara nyata," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara