Gibran Rakabuming Diusulkan Jadi Ketua Umum Golkar

Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka diusulkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri. Usulan ini disampaikan Ketua Umum Relawan POS Gibran, Benny Hutape.

"Kami Relawan POS Gibran mengusulkan dan mendukung Mas Gibran sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dimana Wapres Terpilih bisa menggantikan Pak Airlangga setelah mundur dari Ketum Partai Golkar," kata Benny dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Menurut Ketua Umum Relawan Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada Solo 2021 dan Relawan Prabowo-Gibran 2024 ini, sebagai Wakil Presiden Terpilih 2024-2029, posisi Gibran Rakabuming sangatlah strategis dan bisa menjadi kekuatan serta modal politik Partai Golkar di masa yang akan datang.

"Saya menilai jika kekuatan Partai Golkar di parlemen disatukan dengan kekuatan Wapres Terpilih, tentu akan semakin kuat. Partai Golkar akan menjadi kekuatan politik signifikan dan menentukan di Koalisi Indonesia Maju (KIM)," jelasnya.

Dia menilai secara politik posisi Partai Golkar membutuhkan Gibran Rakabuming sebagai penguatan politik, sedangkan Gibran Rakabuming membutuhkan Partai Golkar sebagai penguatan posisi dan legitimasi politik wakil presiden.

"Partai Golkar dan Mas Gibran saling membutuhkan. Ada penyatuan politik dalam penguatan kebijakan pembangunan pemerintah dan penajaman posisi di pemerintahan," ujar Benny.

BACA JUGA: Puluhan Jaksa di KPK Ditarik Kembali ke Kejaksaan, Ada Ali Fikri hingga Ahmad Burhanuddin

Terkait dengan hubungan dengan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerinda dan Presiden Terpilih Pemilu 2024, hal itu tidak ada masalah, karena justru melihat posisi Prabowo akan semakin kuat di pemerintahan dengan adanya posisi baru Gibran.

"Naiknya Mas Gibran sebagai Ketua Umum Partai Golkar akan memperkuat hubungan politik dengan Partai Gerinda. Artinya Koalisi Indonesia Maju punya Presiden yang Ketum Partai Gerindra dan punya Wapres yang Ketum Partai Golkar," katanya.

Selain itu, apabila melihat sejarah Partai Golkar juga pernah dipimpin sosok seorang Wakil Presiden RI. Salah satunya melihat sejarah Jusuf Kalla (JK).

"Jika Ketua Umum Partai Golkar dan dipilih saat Munaslub, pastinya akan semakin kuat dalam posisi pemerintahan. Apalagi Partai Golkar memiliki fatsun terlibat dalam kekuasaan dan pemerintahan RI, seperti zaman JK," kata Benny.

Sebelumnya Minggu (11/8/2024), Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Lewat rekaman video berdurasi sekitar tiga menit, Airlangga menyatakan mundur untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, dan menjamin stabilitas transisi pemerintahan dalam waktu dekat.

Sesudah melakukan berbagai pertimbangan, Airlangga memutuskan mundur dan tidak lagi memimpin Golkar, terhitung mulai hari Sabtu (10/8/2024) malam.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan atas petunjuk Tuhan yang maha besar, maka dengan ini menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar,” ujar Airlangga.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Politikus yang sekarang tercatat sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian yakin seluruh prestasi Partai Golkar yang sudah dicapai bisa berlanjut dan lebih baik lagi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara