9 WNI Flotilla Gaza Ditangkap Israel, Kemlu RI Bergerak
9 WNI peserta flotilla Gaza ditangkap Israel. Kemlu RI bergerak cepat menempuh jalur diplomatik dan perlindungan kekonsuleran.
Ilustrasi. /ANTARA FOTO-Novrian Arbi
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan musyawarah desa untuk pengusulan penerima bantuan sosial yang hasilnya diunggah ke sistem bertujuan mendukung transparansi dan menghindari penyalahgunaan untuk kepentingan pihak tertentu.
Mensos Risma mengatakan di beberapa titik ditemukan adanya praktik yang memanfaatkan pengusulan nama untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi kepentingan pribadi.
BACA JUGA : Target Sasaran Bansos untuk Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di DIY Belum Terpenuhi
"Itu yang kita ingin hilangkan di dalam proses ini, dengan proses musyawarah desa yang harus dilengkapi dokumen tadi maka Insya Allah hal seperti ini tidak akan terjadi. Termasuk salah satu saran, pendamping kami yang di bawah Kementerian Sosial tidak boleh menjadi operator pengelola data di daerah," kata Risma, Rabu (8/5/2024).
Risma menjelaskan, mekanisme musyawarah desa atau kelurahan yang harus dilakukan minimal satu kali dalam tiga bulan kini harus menyertakan dokumen berita acara musyawarah, dokumentasi kegiatan, daftar hadir dan dokumentasi publikasi hasil musyawarah diunggah di sistem Kemensos.
Data itu kemudian juga dapat diperiksa oleh pihak lain menggunakan aplikasi Cek Bansos dalam proses usul sanggah sebagai penerima bantuan sosial berdasarkan DTKS.
BACA JUGA : KPU DIY Akan Mengatur Mekanisme Penyaluran Bansos Jelang Pilkada 2024
Jika tidak diadakan musyawarah maka kepala desa harus mengeluarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan surat pernyataan tidak melaksanakan musyawarah di tingkat desa/kelurahan.
"Tadi saya sampaikan, kalau tidak ada musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, maka itu adalah tanggung jawab mutlak [kepala desa]. Ini saran dari BPKP, tanggung jawab mutlak dari kepala desa, supaya tidak ada lagi tuduhan bahwa ini tiba-tiba ada," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
9 WNI peserta flotilla Gaza ditangkap Israel. Kemlu RI bergerak cepat menempuh jalur diplomatik dan perlindungan kekonsuleran.
Pemerintah memangkas anggaran MBG 2026 menjadi Rp268 triliun demi efisiensi program Makan Bergizi Gratis.
DPRD DIY memastikan tidak ada kebijakan pemutusan kerja terhadap tenaga pendidik non-aparatur sipil negara tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta
Prabowo targetkan pembangunan 5.000 desa nelayan lengkap SPBU khusus, cold storage, dan fasilitas es batu hingga 2027.
BNNP DIY mengungkap modus sabu disembunyikan dalam speaker di Bantul. Seorang mahasiswa ditangkap bersama sabu dan tembakau sintetis
HUT ke-18 Harian Jogja, Transformasi dari Perusahaan Media Menuju Perusahaan Komunikasi Diperkuat