Beda dengan Ganjar, Bambang Pacul: Penegakan Hukum Era Jokowi Baik-baik Saja

Surya Dua Artha Simanjuntak Selasa, 21 November 2023 20:17 WIB

Beda dengan Ganjar, Bambang Pacul: Penegakan Hukum Era Jokowi Baik-baik Saja

Pengamat politik Rocky Gerung (kiri) menanggapi gagasan calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kanan) saat Diskusi Interaktif Capres 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023). - Antara /Arnas Padda

Harianjogja.com, JAKARTA—Calon Presiden (Capres) usungan PDIP Ganjar Pranowo hanya memberikan nilai 5 dari 10 untuk penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo. Penilaian itu ditepis oleh elite PDI Perjuangan.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyatakan penegakan hukum masih baik-baik saja. "Kalau penilaian sebuah kinerja penegak hukum, kita menilai mitra-mitra sampai hari ini baik-baik saja," jelas Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Ketua Komisi III DPR yang bermitra dengan lembaga penegakan hukum ini menilai tidak ada suatu yang terlalu buruk, yang buat penegakan hukum di Indonesia harus diberi rapor merah. Meski demikian, dia tidak memungkiri apabila ada dinamika hingga konfliknya dalam lembaga-lembaga penegak hukum.

Dia masih bisa memaklumi berbagai dinamika dan konflik itu. Apalagi, lanjutnya, banyak hasil survei menunjukkan kepercayaan publik kepada para penegak hukum masih tinggi. "Kalau rating penegakan hukum, kalau kita lihat kejaksaan rating-nya masih di 74% ya. Kemudian rating-nya Polri masih 72%," ujarnya.

Pacul merasa sebaiknya penjelasan lebih lanjut ditanyakan ke Ganjar. Dia tidak tahu alasan pasti Ganjar memberi nilai 5 untuk penegakan hukum. "Mungkin Pak Ganjar punya info lebih banyak dari aku," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Makassar pada Sabtu (18/11/2023), Ganjar menyatakan penilaian ke penegakan hukum di Indonesia turun. Kini dia memberi nilai 5 dari 10.

Mantan gubernur Jawa Tengah itu merasa belakangan kasus belakangan banyak kasus yang menjadi sorotan publik karena penuh dengan polemik. Alasannya, dirasa banyak intervensi hingga rekayasa hukum.