BPJS Kesehatan Disiapkan Suntikan Rp20 Triliun dari APBN
Menkeu Purbaya menyiapkan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan, termasuk reaktivasi PBI dan penghapusan piutang iuran peserta.
Bakal pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat pertemuan dengan pekerja kreatif di Jakarta, Senin (23/10/2023). Antara/M Risyal Hidayat
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani akan mengevaluasi Ganjar Pranowo apabila kritiknya ke pemerintahan Jokowi berdampak negatif ke jebloknya elektabilitas jelang Pilpres 2024.
Puan tidak menampik belakangan Ganjar kerap melontarkan kritik ke pemerintahan. Meski demikian, dia mengaku PDIP sebagai partai pengusung Ganjar tidak pernah memberi instruksi demikian. "Hal-hal seperti itu disampaikan Pak Ganjar selaku calon presiden. Pasti beliau menyampaikan hal itu karena punya data yang memang beliau harus disampaikan," jelas Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).
BACA JUGA : Elektabilitas Ganjar Jeblok Usai Keluarga Jokowi Menyeberang ke Prabowo
Pada saat yang sama, ketua DPR ini juga tidak menampik elektabilitas Ganjar menurun. Oleh sebab itu, lanjutnya, PDIP akan mengevaluasi apakah kritik Ganjar ke Jokowi menjadi alasan penurunan tingkat keterpilihannya. "Elektabilitas naik atau turun, ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDIP untuk bisa melihat secara baik dan secara jelas, apakah kemudian hal itu [kritik ke Jokowi] memang harus dievaluasi atau tidak. Artinya, terkait dengan substansi yang akan disampaikan Pak Ganjar," ujar Puan.
Terkait dengan Ganjar hanya beri nilai 5 ke kualitas penegakan hukum era Jokowi, Puan mengaku tidak ingin mengomentari. Meski demikian, dia mengklaim penegakan hukum selalu menjadi prioritas PDIP.
"Terkait masalah penegakan hukum akan menjadi satu konsep bagi PDIP. Ya penegakan hukum harus dilakukan benar, baik, jujur, seadanya yang terjadi, adil, dan tentu saja tidak tebang pilih," kata Puan.
BACA JUGA : Elektabilitas Unggul Berdasarkan Hasil Survei, Ganjar Pranowo: Itu Belum Final
Ia menegaskan PDIP masih akan setia mendukung pemerintah Jokowi hingga akhir. Di samping itu, PDIP juga akan tetap mengevaluasi kebijakan dan kinerja Jokowi. "Kami selalu otokritik, walaupun kritik itu disampaikan secara langsung atau tidak kepada pemerintah, dengan tujuan bagaimana pemerintah dalam melakukan kinerjanya itu bisa memperbaiki diri," tutup Puan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Menkeu Purbaya menyiapkan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan, termasuk reaktivasi PBI dan penghapusan piutang iuran peserta.
Cek jadwal KRL Jogja–Solo Jumat 22 Mei 2026. Berangkat hampir tiap jam dengan tarif Rp8.000, praktis dan hemat.
Ratusan anak muda gelar konser di Titik Nol Jogja, suarakan perlawanan dan solidaritas di tengah isu kriminalisasi aktivis.
PAD pariwisata Sleman terus naik, tapi pertumbuhannya melambat. Ini penyebab dan data lengkapnya.
Penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Jogja meningkat dan mengancam generasi muda. BPOM ungkap dampak serius hingga risiko kematian.
Buku Kampus Pergerakan diluncurkan saat 28 tahun Reformasi, mengulas sejarah panjang perjuangan mahasiswa sejak 1986.