Yusril Sebut Presiden Berwenang Tentukan Dua Calon Wapres
Yusril menegaskan penentuan dua calon wakil presiden menjadi kewenangan Presiden. Nama kandidat harus diserahkan ke MPR paling lambat 25 November.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo (tengah) bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno (kiri) dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Dr. dr. Mochamad Abdul Hakam (kanan) saat memberikan keterangan kepada awak media di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Senin malam (18/9/2023). (ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari)
Harianjogja.com, SEMARANG—Penganggaran untuk percepatan penurunan stunting di daerah harus transparan dan jelas. Di tingkat Pusat, anggaran percepatan penurunan stunting yang paling banyak ada pada Kementerian Sosial.
"Khusus dari pusat, kita mendorong daerah melalui informasi yang transparan dan jelas. Kita tahu bahwa tidak semua daerah mendapatkan dana alokasi anggaran (DAK), sehingga kita selalu sampaikan kepada kepala daerah dan jajarannya untuk memberikan suplemen atau komplemen dalam penganggarannya di daerah itu untuk percepatan penurunan stunting," kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.
Pernyataan ini disampaikan Hasto saat menghadiri acara Konsolidasi perencanaan program dan anggaran (Koren) II program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (bangga kencana) dan percepatan penurunan stunting 2024 di Semarang, Jawa Tengah, Senin (18/9/2023) malam.
BACA JUGA: Kolaborasi Laras Asri Resort & Spa dengan Dinas Perhubungan Untuk Penjegahan Stunting
Hasto menegaskan bahwa anggaran percepatan penurunan stunting yang paling banyak ada pada Kementerian Sosial. Untuk itu ia menekankan kepada seluruh kepala daerah untuk memaksimalkan Program Keluarga Harapan (PKH).
Anggaran terbesar itu di Kementerian Sosial, karena secara nasional berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, di tahun 2023 ada anggaran sebesar Rp30,4 T, tetapi yang 20 T ada di Kemensos melalui Program Keluarga Harapan (PKH)," ucap dia.
"Sehingga kami selalu titip kepada kepala daerah, agar dinas sosialnya yang mengelola anggaran paling besar untuk percepatan penurunan stunting untuk dikonvergensikan," imbuhnya.
Hasto dan pihaknya juga mendorong agar pemerintah daerah segera menyusun strategi untuk bertemu kepala desa, agar kepala desa juga turut mengalokasikan dana desa untuk percepatan penurunan stunting.
Meski prevalensi penurunan stunting di Jawa Tengah sudah cukup baik, dari sebelumnya berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 sebesar 20,8 persen menjadi 10 persen di tahun 2023 (hitungan sementara), tetapi menurut Hasto masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno yang turut hadir juga menyampaikan pentingnya kerja sama, konvergensi, dan kolaborasi dalam rangka percepatan penurunan stunting ini.
"Jadi memang konvergensi dan kolaborasi terus kita lakukan, karena ini permasalahan kita bersama. Lalu, penanganan itu harus di semua lini, bahwa di lingkup masyarakat, ibu-ibu PKK, RT/RW kita libatkan untuk penurunan stunting.
BACA JUGA: DIY Klaim Berhasil Menurunkan Prevalensi Stunting 0,9 Persen
Dia juga menegaskan bahwa stunting adalah program prioritas nasional, sehingga setiap daerah wajib mengatur penganggarannya.
"Siapapun kepala daerahnya itu ada indikator (penurunan stunting), itu yang harus kita kejar, selalu. Kalau kita bicara itu, tentu saja penganggarannya kita atur juga," ucapnya.
Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Dr. dr. Mochamad Abdul Hakam menyatakan bahwa Kota Semarang saat ini fokus pada intervensi sensitif dalam rangka menurunkan angka stunting.
"Kota Semarang ini kan konsepnya bergerak bersama, dan di sini yang paling banyak itu ada di intervensi sensitif (tidak langsung), seperti rehabilitasi pemukiman dan sanitasi yang tidak layak, serta penyediaan air bersih," kata Abdul.
Kemudian, untuk intervensi spesifik, Abdul menyampaikan bahwa Dinkes Kota Semarang telah menganggarkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi keluarga berisiko stunting.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Yusril menegaskan penentuan dua calon wakil presiden menjadi kewenangan Presiden. Nama kandidat harus diserahkan ke MPR paling lambat 25 November.
Serangan udara Arab Saudi di Yaman menewaskan 11 orang, termasuk petugas medis dan ahli penjinak bom. Sembilan orang lainnya terluka.
Pertamina mengerahkan kapal tanker BBM ke Bali setiap dua hari sekali untuk menjaga pasokan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Bareskrim Polri menggeledah rumah di Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga digunakan Irjen EHS sebagai posko terkait penyidikan dugaan makar.
Kemenhub mengantisipasi 5,19 juta penumpang pesawat selama Nataru 2026/2027 dengan menyiapkan kapasitas dan keselamatan penerbangan.
Rupiah diprediksi melemah pada perdagangan 18 November 2026 ke kisaran Rp18.250-Rp18.300 per dolar AS. Simak juga proyeksi IHSG dan rekomendasi saham.