Indonesia Masih Impor 94% Bahan Baku Obat, Ini Tantangannya
Indonesia masih mengimpor 94% bahan baku obat. BPOM mendorong riset dan kolaborasi global untuk memperkuat industri farmasi nasional.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf. - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemilu 2024 merupakan agenda politik yang sekadar prosedur untuk ditaati dan bukan jihad fi sabilillah. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, seusai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Dengan demikian, pria yang akrab disapa Gus Yahya itu mengimbau agar seluruh rakyat Indonesia tidak perlu meneruskan antagonisme di antara pendukung calon presiden yang berbeda.
"Kita tidak perlu meneruskan antagonisme di antara pendukung yang berbeda-beda. Jadi, [pemilu] ini cuma prosedur, bukan jihad fi sabililah, bukan perang badar, bukan soal hidup [atau] mati. Ini cuma soal prosedur untuk menentukan pejabat pemerintah, dalam hal ini adalah presiden dan juga legislatif," kata Gus Yahya.
Dia juga menekankan bahwa NU bukanlah partai politik, sehingga posisinya sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam tidak memberikan dukungan terhadap calon presiden mana pun.
Oleh karena itu, NU tetap menjaga netralitas dan ketentraman masyarakat agar tetap harmonis dan tidak terjadi permusuhan antarkelompok karena agenda politik lima tahunan tersebut. Dia pun mengimbau agar masyarakat mendukung Pemilu 2024 sebagai prosedur untuk menentukan pemerintahan dan wakil rakyat Indonesia.
BACA JUGA: PDIP Pepet Partai Demokrat, Hasto: Kami dengan Kerendahan Hati Menawarkan Kerja Sama
Dalam kesempatan itu Gus Yahya juga mengomentari cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024. Gus Yahya menilai cawe-cawe politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo merupakan hal wajar untuk memelihara stabilitas. "Kami sih tidak melihat soal cawe-cawe-nya, ya. Ini soal upaya Presiden [Jokowi] untuk melaksanakan tanggung jawab memelihara stabilitas. Kalau mau dilihat dari sudut lain, ya, itu presiden, kalau ngomong dengan partai koalisinya, wajar saja soal cawe-cawe," katanya.
Gus Yahya mengatakan tidak ada pembicaraan politik dengan Jokowi dalam pertemuannya itu, termasuk soal klarifikasi cawe-cawe yang belakangan kerap disampaikan Jokowi di beberapa kesempatan. "Tidak ada [bicara cawe-cawe]," ujarnya.
Jokowi terakhir kali mengklarifikasi soal cawe-cawe politik saat dia menerima Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) beberapa waktu lalu.
Menurut Gus Yahya, kedatangannya menemui Jokowi ialah untuk melaporkan mengenai sejumlah agenda PBNU, antara lain gagasan Gerakan Keluarga Mashlahat NU serta forum dialog antaragama dan antarbudaya untuk menyemarakkan forum ASEAN pada September mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Indonesia masih mengimpor 94% bahan baku obat. BPOM mendorong riset dan kolaborasi global untuk memperkuat industri farmasi nasional.
Hyundai menarik 29.058 Kona Electric di AS akibat gangguan software airbag. Simak penyebab recall dan nasib unit di Indonesia.
Kakorlantas Polri menegaskan SIM masih berlaku lima tahun. Wacana SIM seumur hidup belum menjadi kebijakan, ini penjelasannya.
Polda DIY mengamankan 154 orang usai kericuhan di Jogja. Polisi menyita molotov, petasan, bensin, senjata tajam, dan ketapel.
Letkol Mochammad Sroedji mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026 setelah pengusulan panjang sejak 1972. Jember menyambut pengakuan tersebut.
Memperingati Hari Santri Nasional (HSN) 2026, MTsN 6 Bantul menggelar aksi peduli lingkungan melalui penebaran 1.000 benih ikan di Sungai Belik.