Pemerintah Didorong Lakukan 2 Jurus Jitu Hadapi El Nino
Pemerintah bisa mempermudah akses petani memperoleh BBM khususnya solar dan menjaga harga gabah atau padi tetap menguntungkan petani
Pekerja membersihkan gudang beras Bulog Divre Sulselbar di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/6/2016)./JIBI-Paulus Tandi Bone
Harianjogja.com, JAKARTA—Perum Bulog ditugaskan menyerap 2,4 juta ton beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP), jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 1,2 juta ton.
Agar terserap dengan baik, Bulog pun mengusulkan beras tersebut bisa disalurkan untuk tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI-Polri.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan usulan tersebut lantaran saat ini penyaluran Bulog terbatas, apalagi dengan dihilangkannya program Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak 2019 lalu.
“Kan kita sudah memproduksi beras sendiri persoalannya kita ambil dari offtaker gabah ke petani sebanyak mungkin. Kita membuat beras kalau ini tidak ada hilirnya masalah kan? Nah kita tidak mungkin lagi minta untuk Rastra. Karena sudah menjadi keputusan Pak Presiden Rastra itu tidak ada lagi,” ujar Buwas kepada awak media di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jumat (4/2/2023).
Buwas mengungkapkan, saat ini beras harganya paling murah sekitar Rp8.500-Rp8.800. Namun pemberian tunjangan beras PNS dan TNI-Polri jika diberikan dalam bentuk uang tunai besarannya Rp7.242 per kilogram. Dengan demikian, total tunjangan beras yang diterima PNS serta TNI/Polri per bulan sebesar Rp72.420 per orang.
“Lah sekarang dia rugi dong sekarang coba dicek PNS, TNI, Polri tunjangan gajinya untuk beli beras berapa nilainya? Rp7.200, sekarang saya tanya kalau Rp7.200 ada enggak beras harga Rp7.200. Berarti dia paling murah dia beli Rp8.500-Rp8.800 nombok dong dia tapi dia nggak kerasa,” ungkap eks Kepala BNN dan Kabreskrim Polri itu.
Menurut Buwas, memang dulu anggota PNS, TNI-Polri sempat menerima tunjangan dalam bentuk beras. Namun, saat itu beras yang didapatkan berkualitas buruk.
"Salahnya, Bulog pada saat itu memberikan beras dengan kualitas yang rendah. Saya juga termasuk yang ikut merasakan itu. Nah sekarang saya Dirut Bulog, maka harus saya ubah," ucap Buwas.
Jika terealisasi kembali, Buwas menjamin beras yang akan disalurkan Bulog nantinya akan berkualitas bagus. Pasalnya, Bulog sudah memiliki mesin penggilingan yang mutakhir, yaitu Modern Rice Milling Plant (MRMP).
Adapun jumlah tunjangan yang diberikan rencananya sebanyak 10 kilogram beras per pegawai. Sementara berapa alokasi anggarannya akan diputuskan oleh Menteri Keuangan. Buwas mengaku hanya tinggal menunggu turunnya Peraturan Presiden (Perpres) soal hal tersebut
“Tunggu peraturannya tunggu perpresnya nanti, nanti kan ada hitungannya lagi itu kan perlu penarikan itu kembali dikembalikan seperti sebagian pembelian beras itu kepada negara melalui bentuk uang harus ada perubahan regulasinya. Pak Presiden juga sedang memikirkan itu,” tutur Buwas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Pemerintah bisa mempermudah akses petani memperoleh BBM khususnya solar dan menjaga harga gabah atau padi tetap menguntungkan petani
Gempa Sukabumi Magnitudo 4,5 mengguncang Jawa Barat akibat aktivitas sesar aktif bawah laut, BMKG pastikan belum ada gempa susulan.
DPAD DIY mengakuisisi untuk mengelola arsip termasuk arsip pribadi, seniman, budayawan dan arsip-arsip yang menyimpan memori kolektif.
Identitas 11 bayi yang ditemukan di Pakem Sleman masih ditelusuri Pemkab Sleman untuk penerbitan dokumen resmi dan asal-usul bayi.
Bank Indonesia mencatat pertumbuhan utang luar negeri Indonesia triwulan I 2026 melambat, dengan rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 29,5 persen.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Muhadjir Effendy dalam kasus dugaan korupsi kuota haji setelah saksi meminta penundaan.